Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Komisioner Komnas HAM Tak Perlu Diperpanjang

Kompas.com - 21/08/2012, 13:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia seleksi calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jimly Asshiddiqie mengatakan, masa jabatan komioner Komnas HAM periode 2007-2012 tak perlu diperpanjang. Menurut dia, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat harus bisa merampungkan proses seleksi sebelum masa jabatan Komisioner Komnas HAM habis pada 30 Agustus 2012.

"Harusnya bisa kalau Komisi III mau. MK (Mahkamah Konstitusi) dulu Undang-Undangnya jadi tanggal 13 Agustus ( 2003 ), tanggal 15 Agustus sudah hasilkan tiga hakim yang terpilih termasuk saya. Kemudian pelantikan tanggal 16 Agustus. Jadi kalau mau bisa aja," kata Jimly di sela-sela acara open house menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H di kediamannya di Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2012).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, kemungkinan besar DPR akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperpanjang masa jabatan Komisioner Komnas HAM saat ini. Pasalnya, kemungkinan besar proses fit and proper test baru akan dimulai bulan September 2012.

Hal itu disampaikan Priyo ketika menerima jajaran Komisioner Komnas HAM yang menyampaikan 30 nama hasil seleksi pansel. Kepada Priyo, Komisioner Komnas HAM juga meminta agar DPR memperpanjang masa jabatan sekarang sampai terbentuk komisioner baru.

Jimly membantah pernyataan Priyo bahwa 30 calon Komisioner Komnas HAM hasil seleksi pansel baru diserahkan pekan lalu. Menurut Jimly, 30 nama itu sudah diserahkan secara tertulis sejak bulan Juli.

"Ngawur itu. Masa Wakil Ketua DPR bisa ngawur gitu. Suratnya sudah lama, bulan lalu. Kalau itu (masa jabatan Komisioner sekarang) diperpanjang, DPR tidak becus. Saya sudah bicara berkali-kali dengan pimpinan Komisi III. Kemarin itu kan hanya formalitas pertemuan," kata Jimly.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, Komisi III seharusnya tinggal menunjuk komisioner baru tanpa melakukan fit and propert test ulang. "Toh ini sudah di-fit and propert test yang panjang. Kalau di-fit and proper test ulang, untuk apa ada pansel?" kata dia.

Adapun mengenai jumlah komisioner selanjutnya, Jimly menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III, apakah seperti periode sekarang yakni 11 orang, atau 15 orang sesuai kesepakatan sebelumnya. Hanya saja, menurut Jimly, idealnya jumlah ideal komisioner baru yakni 15 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan Agar Anggaran Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com