Hartati Murdaya Terancam Hukuman Maksimal Lima Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat tersangka baru kasus Buol, Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM), Siti Hartati Murdaya dengan pasal penyuapan. Hukuman maksimalnya lima tahun penjara.

"Dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 k-1 KUHP," kata Ketua KPK Abraham Samad saat mengumumkan penetapan tersangka Hartati di Jakarta, Rabu (8/8/2012).

Dari dua pasal alternatif yang dikenakan ke Hartati itu, yang memuat ancaman hukuman paling berat adalah Pasal 5 Ayat 1 Huruf a dan b. Pasal tersebut mengatur soal tindak pidana penyuapan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Pasal 5 Ayat 1 Huruf a mengatur soal setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancamannya, pidana penjara paling singkat setahun dan paling lama lima tahun, ditambah denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Kemudian Pasal 5 Ayat 1 Huruf b, kurang lebih isinya sama dengan Ayat 1 Huruf a. Hanya saja, ayat tersebut tidak menyebut kalimat "atau menjanjikan sesuatu".

Hartati diduga menyuap Bupati Buol Amran Batalipu. Pemberian suap senilai Rp 3 miliar itu diduga terkait kepengurusan hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PT HIP dan PT CCM di Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. KPK juga menetapkan Amran dan dua orang anak buah Hartati, yakni Gondo Sudjono dan Yani Anshori sebagai tersangka.

Menurut Abraham, pemberian suap Rp 3 miliar ke Amran itu dilakukan secara bertahap. Pertama pada 18 Juni 2012 senilai Rp 1 miliar kemudian pada 26 Juni sebesar Rp 2 miliar.

Penetapan tersangka Hartati ini merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap tiga tersangka sebelumnya, Amran, Yani, dan Gondo. Abraham juga memastikan KPK akan menahan Hartati seusai yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. Mengenai kapan jadwal pemeriksaan Hartati, belum dapat dipastikan.

Sementara tim pengacara Hartati melalui siaran persnya menilai penetapan kliennya sebagai tersangka KPK ini tidak valid dan tidak layak. Sebab, menurut tim pengacara, Hartati tidak tahu menahu soal suap ke Bupati Buol tersebut. Adapun PT HIP yang dipimpin Hartati, katanya, hanyalah korban pemerasan Amran.