Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Polhukam: Tak Masalah Kapolri Konsolidasi

Kompas.com - 07/08/2012, 15:21 WIB
Hindra Liauw

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, konsolidasi yang dilakukan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (6/8/2012), adalah hal yang wajar.

Menko Polhukam meminta media tak berprasangka negatif terhadap konsolidasi yang dilakukan tak kurang seminggu penyidik KPK menggeledah Gedung Korps Lalu Lintas dan menemukan barang bukti soal aliran dana ke pejabat Polri terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.

"Apa enggak boleh mengadakan pertemuan? Kalau KPK mengadakan pertemuan, enggak boleh juga? Jadi jangan selalu diambil negatif," kata Djoko kepada para wartawan di Gedung Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Selain konsolidasi, Divisi Hukum Polri juga menggelar pertemuan dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk membahas soal sengketa kewenangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM. Pada pertemuan itu, kuasa hukum tersangka Djoko Susilo, Hotma Sitompul dan Juniver Girsang, turut hadir.

Djoko mengatakan, pemerintah optimistis ada titik temu antara KPK-Polri terkait penanganan kasus korupsi tersebut. Dirinya mengatakan, masyarakat jangan terlalu pesimis. Hal terpenting, kedua lembaga penegak hukum itu sepakat bahwa ada indikasi korupsi pada proyek tersebut.

Djoko, yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional, mengatakan, Kapolri dan Ketua KPK Abraham Samad kembali bertemu untuk membicarakan soal sengketa kewenangan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ada perbedaan persepsi antara Kapolri dan Ketua KPK soal hasil pertemuan.

"Saya berharap Kamis besok atau hari Rabu ini, keduanya bisa bertemu," kata Djoko. Pada pertemuan ini, Djoko meminta hasil pertemuan ditulis dan ditandatangani sehingga tidak ada perbedaan persepsi lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

    Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

    Nasional
    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    [POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

    Nasional
    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

    Nasional
    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

    Nasional
    RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

    RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

    Nasional
    Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

    Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

    Nasional
    Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

    Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

    Nasional
    Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

    Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

    Nasional
    Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

    Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

    Nasional
    Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

    Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

    Nasional
    Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

    Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

    Nasional
    37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

    37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com