Kamis, 24 Juli 2014

News / Nasional

Hakim Tolak Keberatan Dhana

Rabu, 18 Juli 2012 | 13:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang diajukan terdakwa Dhana Widyatmika. Hal tersebut merupakan isi putusan sela yang dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (18/7/2012).

Menurut majelis hakim, keberatan pihak Dhana tidak dapat diterima karena surat dakwaan yang disusun tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai sudah sesuai dengan undang-undang. "Mengadili, menyatakan keberatan tim pengacara Dhana Widyatmika tidak diterima. Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut," kata Ketua Tim Majelis Hakim, Herdi Agustein saat membacakan putusan sela.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai kalau surat dakwaan yang disusun jaksa KPK sudah jelas, lengkap, dan cermat. Jaksa KPK mendakwa Dhana melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dengan pasal dakwaan yang disusun kumulatif berlapis. Dhana dianggap melakukan tiga perbuatan pidana, yakni menerima gratifikasi, melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan negara, serta melakukan pencucian uang.

"Berdasarkan pertimbangan, dalil penasehat hukum yang mengatakan surat dakwaan tidak jelas dan lengkap harus ditolak. Sebab, Majelis menganggap surat dakwaan penuntut umum telah menyebut dengan jelas identitas terdakwa dan tempat dan waktu tindak pidana dilakukan dan bagaimana cara melakukan tindak pidana bahkan akibatnya," kata Hakim Anggota, Slamet Subagyo.

Dalam eksepsi yang dibacakan pada persidangan sebelumnya, tim pengacara Dhana menilai kalau surat dakwaan jaksa tidak jelas dan tidak cermat. Menurut pihak Dhana, jaksa KPK tidak menyebut jelas nilai kerugian negara dalam kasus Dhana. Pihak Dhana juga menilai jaksa KPK tidak profesional karena melakukan penghitungan kerugian negara tanpa bantuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait keberatan tim pengacara Dhana soal perincian kerugian negara ini, hakim Subagyo mengatakan keberatan itu tidak dapat diterima karena sudah masuk materi perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti.

Menanggapi putusan sela tersebut, pihak Penuntut Umum mengatakan telah siap mengajukan 10 saksi untuk dimintai keterangan dalam sidang lanjutan yang akan digelar pada Rabu (25/7) pekan depan.


Penulis: Icha Rastika
Editor : Heru Margianto