Kamis, 18 Desember 2014

News / Bisnis & Keuangan

Infrastruktur

Setumpuk PR di Jembatan Suramadu

Minggu, 17 Juni 2012 | 07:46 WIB

KOMPAS.com - Bagi Agung Budi (40), warga Kabupaten Bangkalan, perjalanannya ke Kota Surabaya menjadi lebih lancar setelah Jembatan Suramadu dibuka tahun 2009. Karyawan swasta di Kota Surabaya ini bisa menghemat waktu perjalanan sehingga bisa sampai di rumah lebih awal. ”Dibandingkan naik feri, selisih waktunya bisa satu jam, tergantung dari antrean dan kemacetan di jalan,” ujar pelaju yang menggunakan sepeda motor ini, Selasa (5/6).

Menurut dia, kelancaran mobilitas adalah perubahan yang paling dirasakan pascakehadiran jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Madura itu. Namun di luar itu, ia merasa tak banyak yang berubah.

Jembatan Suramadu memang telah menjadi sarana andalan bagi masyarakat yang ingin menyeberang dari dan menuju Pulau Madura. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mencatat, pada awal pengoperasiannya, jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini dilewati sekitar 4.000 kendaraan per hari. Kini jumlahnya melonjak hingga 12.000 per hari.

Meski begitu, sejak awal tujuan pembangunan jembatan senilai Rp 4,6 triliun bukan sekadar menggantikan fungsi kapal feri. Kehadiran Suramadu diharapkan bisa mempercepat pengembangan ekonomi di Pulau Madura sehingga kawasan itu menjadi pusat perekonomian Jawa Timur. Hingga tiga tahun usianya, bukti-bukti yang menunjukkan tercapainya harapan itu di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, belum terlihat nyata.

Kepala Badan Pelaksana BPWS Mohamad Irian yang bertugas mendorong percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura mengatakan, lembaganya baru resmi bertugas selama satu setengah tahun terakhir. Karena itu, belum banyak perubahan yang dihasilkan. ”Kami masih fokus konsolidasi ke dalam sehingga belum bisa bekerja secara efektif,” katanya.

BPWS bertugas membangun dan mengelola tiga kawasan yakni Kawasan Kaki Jembatan Sisi (KKJS) Surabaya, KKJS Madura, dan kawasan khusus di bagian utara Pulau Madura, masing-masing 600 hektar.

Di KKJS Surabaya dan Madura akan ada pusat industri, pusat jasa, pusat perbelanjaan, lokasi wisata, serta permukiman. Adapun kawasan khusus di utara Madura akan dikembangkan menjadi area pelabuhan peti kemas bertaraf internasional.

Guna mewujudkan rencana tersebut, BPWS harus bisa membebaskan lahan setidaknya 1.800 hektar. Namun sampai kini, luas lahan yang bisa dibebaskan baru 10 hektar.

Irian mengakui, pembebasan lahan memang menjadi kendala dalam upaya mewujudkan rencana tersebut. Sulitnya mencapai kesepakatan soal harga tanah menjadi salah satu kendala dalam pembebasan lahan. BPWS juga kesulitan berkoordinasi dengan daerah di wilayah Madura. ”Sebagai solusi, mulai 2012 pengadaan tanah diserahkan ke daerah masing-masing. Sisi Surabaya ke Pemkot Surabaya, dan sisi Madura ke Pemkab Bangkalan. Dananya dari BPWS. Daerah akan lebih banyak terlibat,” papar Irian.

Meski begitu, wacana menyerahkan pembebasan lahan tidak begitu saja disambut daerah. Selama akhir 2011 hingga awal 2012, BPWS justru mendapat tantangan dari kelompok masyarakat yang menginginkan pembubaran lembaga tersebut.

Ketua Umum Pusat Studi Madura (Pusdira), Badrus Syamsi, yang kerap mendesak pembubaran BPWS menilai, keberadaan lembaga itu melanggar otonomi daerah. Pemerintah pusat seharusnya memberikan kewenangan membangun Madura pada empat kabupaten di Pulau Madura.

Pengamat Ekonomi Universitas Airlangga, Suroso Imam Zadjuli, menilai proses pembebasan lahan di Madura sulit karena lahan di pinggir jalur lintas selatan Madura sudah dikuasai oleh pengusaha dari dalam maupun luar Madura. Ia mengusulkan pembangunan jalan tol dan jalan pendamping menembus bagian tengah Madura. (IDHA SARASWATI)


Editor : Reza Wahyudi
Sumber: