Marzuki : Saya Tak Pernah Main-Main Soal Banggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie membantah tuduhan terdakwa Wa Ode Nurhayati bahwa dirinya menerima jatah fee dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) senilai Rp 300 miliar. Marzuki mengaku tidak tahu menahu soal pembahasan DPID di DPR, khususnya di Badan Anggaran.

"Sudah pasti, haqqul yakin tidak benar . Saya tidak pernah main-main soal Banggar. Tanda tangan juga tidak pernah, bahas juga tidak. Hasilnya apa sama sekali tidak tahu," kata Marzuki di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 13/6/2012 ).

Sebelumnya, Wa Ode menuding Marzuki, Wakil Ketua DPR, dan pimpinan Banggar ikut menerima jatah fee DPID. "Berdasarkan data saudara Nando, TA (tenaga ahli) Banggar, dia sebutkan bahwa kode K (Ketua) memiliki jatah Rp 300 miliar, Rp 250 miliar per Wakil Ketua, dan pimpinan Banggar," kata Wa Ode sesuai sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Marzuki mengatakan, tanpa diundang, Wa Ode pernah menemuinya setelah menuding pimpinan DPR terlibat mafia anggaran. "Dia sujud, cium tangan. Sekarang ngomong begini, nanti cium kaki barangkali," katanya.

Marzuki mempertanyakan bagaimana detail uang sebesar Rp 300 miliar itu diserahkan. "Siapa yang kasih? Gimana cara ngasihnya? Gimana saya nerimanya? Apakah transfer, apakah kontan? Kalau kontan, terpaksa saya bawa truk," ucap anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu.

"Kalau terima Rp 300 miliar, banyak benar. Secara naluri manusia, uang itu besar, menyenangkan. Tapi saya kan masih punya iman, makanya nggak akan saya melakukan seperti itu. Uang itu mau saya bawa kemana kalau besok mati? Saya pertanggungjawabkan dengan Tuhan," pungkas Marzuki.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyidikan kasus itu. Pimpinan KPK menyebut dalam waktu dekat akan ada tersangka baru dari anggota DPR.

Dari hasil penyidikan KPK, sejumlah nama unsur pimpinan DPR dan Banggar DPR memang muncul. Berdasarkan sebuah dokumen hasil sitaan KPK di Sekretariat Banggar DPR, misalkan, dengan gamblang menyebut adanya permainan anggaran yang dilakukan Banggar DPR.

Permainan itu antara lain terungkap dari adanya pengaturan yang dilakukan masing-masing partai politik di DPR melalui wakil-wakil mereka di Banggar terhadap pencairan DPID untuk sejumlah daerah. Hampir semua parpol di DPR memiliki jatah alokasi daerah tersendiri dalam mendapatkan DPID.