Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Apa Pun Persepsi Masyarakat, Kami Terima

Kompas.com - 07/06/2012, 08:34 WIB
Maria Natalia

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com Sebagian responden dari survei Soegeng Sarjadi Syndicate menganggap anggota DPR menduduki kursi di Senayan semata-mata untuk mencari nafkah, bukan menjadi wakil rakyat.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Marzuki Alie tidak membantah. Ia justru menyatakan, penilaian masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi DPR. "Banyak persepsi tentang DPR. Kami terima sajalah. Yang penting bagaimana saya mengajak anggota DPR bekerja lebih baik meningkatkan disiplin dan kinerja yang baik," kata politisi Demokrat itu di Jakarta, Rabu (6/6/2012) malam.

Perihal hasil survei yang menyebutkan bahwa DPR adalah lembaga paling korup di Indonesia, 47 persen responden survei itu menyatakan demikian, Marzuki mengatakan,  "(Angka) 47 persen masih lumayanlah, belum 100 persen, kan. Berarti masih ada anggota Dewan yang baik, kan."

Survei tersebut dilakukan terhadap 2.192 responden dan digelar di 163 kabupaten/kota di 33 provinsi. Di bawah DPR, kantor pajak dinilai sebagai lembaga paling korup oleh 21,4 persen responden, disusul kepolisian (11,3 persen). Partai politik juga dianggap korup (3,9 persen), lalu Kejaksaan Agung (3,6 persen), layanan birokrasi (3,1 persen), lembaga kehakiman (2,6 persen), Bank Indonesia (1,2 persen), dan MK (1 persen).

Survei ini juga menunjukkan, kebanyakan responden menyebut anggota Dewan hanya masuk ke Senayan untuk mencari nafkah semata. Dari 2.192 responden itu, sebanyak 62,4 persen menyebutkan demikian. Hanya 21,3 persen responden yang menyebut anggota DPR menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang Online dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com