Pelaksanaan Moratorium Hutan Dapat Nilai A Minus - Kompas.com

Pelaksanaan Moratorium Hutan Dapat Nilai A Minus

Yunanto Wiji Utomo
Kompas.com - 21/05/2012, 19:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menyatakan secara keseluruhan pelaksanaan moratorium atau penangguhan pemberian izin pengelolaan hutan primer dan gambut mendapatkan nilai A minus.

"Secara keseluruhan, saya menilai moratorium menunjukkan peningkatan dan kemajuan dalam pelaksanaan, sudah mendekati excelent tapi masih kurang, jadi sekitar A minus nilainya," kata Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto pada konferensi pers peringatan satu tahun pelaksanaan Inpres No 10/2011 di Jakarta, Senin (21/5/2012).

Ia menjelaskan, setelah satu tahun berjalan banyak indikasi menunjukkan kemajuan baik dalam segi disiplin pengelolaan maupun pengetatan perizinan pengelolaan hutan dari kementerian terkait.

Ia menjelaskan pula bahwa perbaikan sistem perizinan pengelolaan hutan akan memudahkan pemetaan dan pendataan luas kawasan tutupan hutan yang terkena moratorium.

Selama ini pemetaan kawasan hutan masih rancu karena masing-masing instansi memiliki peta yang berbeda. Instansi seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peta yang berbeda berdasarkan jenis izin pemanfaatan lahan gambut dan hutan alam primer.

"Sehingga menimbulkan tumpang tindih satu sama lain, tata kelola hutan yang carut marut dan bisa menimbulkan konflik lahan yang serius," kata Kuntoro.

PenulisYunanto Wiji Utomo
EditorTri Wahono

Terkini Lainnya

Aris Wahyudi akan Dijerat Pasal Pornografi dan Perdagangan Orang

Aris Wahyudi akan Dijerat Pasal Pornografi dan Perdagangan Orang

Megapolitan
Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

Wiranto Minta Polemik Pembelian 5.000 Senjata Ditutup

Nasional
Napi Narkoba Kabur Saat Hujan Deras dan Mati Listrik di Lapas Parepare

Napi Narkoba Kabur Saat Hujan Deras dan Mati Listrik di Lapas Parepare

Regional
Beban Kerja dan Penyerapan Anggaran Tiap SKPD Berbeda, DPRD DKI Usul Skema TKD Dirombak

Beban Kerja dan Penyerapan Anggaran Tiap SKPD Berbeda, DPRD DKI Usul Skema TKD Dirombak

Megapolitan
Poltracking: Elektabilitas Nurdin Halid-Aziz Tertinggi Jelang Pilgub Sulsel

Poltracking: Elektabilitas Nurdin Halid-Aziz Tertinggi Jelang Pilgub Sulsel

Regional
TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

TNI AU Tak Bermaksud Sanggah Pernyataan Panglima Soal Senjata Ilegal

Nasional
Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

Luruskan Pernyataan Panglima, Wiranto Sebut 500 Pucuk Senjata untuk Pendidikan BIN

Nasional
Start dari Urutan Ke-5, Marquez Juarai Balapan GP Aragon

Start dari Urutan Ke-5, Marquez Juarai Balapan GP Aragon

Olahraga
Sejak Pertama Kali Diluncurkan, Nikahsirri.com Dapat 2.700 Klien

Sejak Pertama Kali Diluncurkan, Nikahsirri.com Dapat 2.700 Klien

Megapolitan
Survei Pilkada Jatim: Pemilih 'Cuek' ke Khofifah, yang 'Galau' ke Gus Ipul

Survei Pilkada Jatim: Pemilih "Cuek" ke Khofifah, yang "Galau" ke Gus Ipul

Regional
Begini Modus Operasi Dugaan Pornografi di Situs Nikahsirri.com

Begini Modus Operasi Dugaan Pornografi di Situs Nikahsirri.com

Megapolitan
Kadis Perumahan DKI: Kalau Dia Membubarkan Ibadah Lagi, Keluarkan dari Rusun

Kadis Perumahan DKI: Kalau Dia Membubarkan Ibadah Lagi, Keluarkan dari Rusun

Megapolitan
Panjat Tembok, Napi Narkoba Kabur dari Lapas Kelas II Kota Parepare

Panjat Tembok, Napi Narkoba Kabur dari Lapas Kelas II Kota Parepare

Regional
Diduga Tidak Bisa Berenang, Santri Cilik Tewas Tenggelam

Diduga Tidak Bisa Berenang, Santri Cilik Tewas Tenggelam

Regional
Daftar Juara Jepang Terbuka 2017, Indonesia Raih Satu Gelar

Daftar Juara Jepang Terbuka 2017, Indonesia Raih Satu Gelar

Olahraga

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM