Angie Tak Perlu Ditawari "Justice Collaborator"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menilai Komisi Pemberantasan Korupsi tak perlu menawari terdakwa Angelina Sondakh alias Angie sebagai justice collaborator alias pelaku kejahatan yang mau bekerja sama. Seharusnya penyidik KPK yang mengungkap secara menyeluruh perkara yang dituduhkan ke Angie.

"Kalau memang KPK sebagai lembaga yang objektif dan profesional, seharusnya tidak usah ditawari dan diberikan reward dengan menjadi whistle blower. Kalau begitu kan bentuk transaksi," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2012).

Sebelumnya, KPK menawari Angie sebagai justice collaborator jika mau mengungkapkan keterlibatan semua pihak dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Angie diharapkan bisa bercerita seputar pembahasan di Komisi X DPR terkait dengan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Saan mengatakan, sudah seharusnya semua pihak yang terkait dengan perkara menjelaskan apa yang diketahui tanpa harus dijanjikan imbalan. Para penyidik KPK, kata dia, juga harus bisa mengungkap fakta yang bukan berasal dari tersangka.

"Demokrat tidak khawatir dengan itu semua. Upaya-upaya untuk mencari kebenaran bisa dilakukan dengan baik tanpa harus mengaitkan pihak-pihak lain," kata anggota Komisi II itu.

Mengenai desakan agar Angie dikenakan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut Saan, KPK seharusnya menghiraukan hal itu. Penyidik KPK, kata dia, harus mengenakan pasal ke tersangka berdasarkan bukti yang ada.

"Jangan dulu kembangkan opini ke publik bahwa seseorang akan dijerat tindak pidana pencucian uang. Kalau sudah seperti itu, akan dicari segala cara untuk dikenai pasal itu. Lembaga KPK superbody, tidak bisa bekerja berdasarkan opini," pungkas Saan.