Istana: Anggaran Rapat Rp 24 Miliar Masih Wajar

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet Djadmiko menilai, anggaran sidang kabinet sebesar Rp 24,7 miliar adalah angka yang wajar. Bahkan, klaim Djadmiko, Istana Kepresidenan tela melakukan penghematan sekitar Rp 6 miliar.

Awalnya, anggaran untuk sidang kabinet dan lainnya sebesar Rp 30,1 miliar, seperti yang dilansir Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra). "Sebetulnya wajar atau tidak tergantung dari kegiatan. Kalau memang kegiatan dengan mengurusi orang banyak, itu wajar," kata Djadmiko kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/4/2012).

Sebelumnya, Djadmiko mengatakan, anggaran operasional sidang kabinet tak lebih dari Rp 20 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk konsumsi sidang, berupa makanan ringan, minuman, serta makan siang atau makan malam.

"Kalau makanan kecil, sekali (sidang kabinet), tidak sampai Rp 10 juta. Kalau jumlah (pesertanya) banyak, baru bisa sampai Rp 15 juta. Itu pun sederhana. Misalnya kacang rebus, itu kan tidak banyak," sambung Djadmiko.

Menurutnya, pihaknya mengalokasikan lebih besar untuk berjaga-jaga. "Kalau kurang, kan kita susah sehingga kita alokasikan segitu. Kalau tidak dipakai, itu tidak dipakai," kata Djadmiko.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, mengatakan anggaran retreat yang mencapai hampir Rp 9 miliar disebabkan jumlah pesertanya banyak. "Sekitar 2.000 orang seperti di Jakarta Convention Center kemarin," kata Dipo.

Dipo mengatakan, Istana Kepresidenan telah melakukan penghematan. Di atas semua itu, sambung Dipo, penggunaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.

Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok sky Khadafi mengatakan, alokasi anggaran itu merupakan pemborosan uang rakyat.

"Karena selama ini hasil rapat ini hanya keluh kesah atau curhat, pencitraan, dan adanya kenaikan harga BBM yang menyesengsarakan rakyat saja. Seharusnya, hasil rapat tersebut, memunculkan kebijakan Presiden yang berpihak kepada kepentingaan rakyat, bukan menaikan harga BBM atau melakukan rencana pembatasan subsidi BBM," kata Uchok.