Anggaran Pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota Dewan Terlalu Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Alokasi anggaran untuk pemeliharaan Rumah Jabatan Anggota (RJA) dan Wisma Peristirahatan DPR sebesar Rp 101 miliar selama tahun 2012 dinilai terlalu besar. Padahal, banyak RJA itu tidak ditempati oleh anggota dewan.

Uchok Sky Khadafi, Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA mengatakan, alokasi anggaran di tahun 2012 itu lebih besar dibanding tahun 2011 sebesar Rp 50,3 miliar.

Dari Rp 101 miliar, papar Uchok, sebesar Rp 98 miliar di antaranya digunakan untuk pembayaran restribusi listrik, telepon, gas, air, pembagunan, serta registrasi kegiatan di Komplek RJA di daerah Kalibata dan Ulujami. Sebesar Rp 3,1 miliar lainnya untuk pembayaran honor Pamdal.

"Terlalu besarnya alokasi anggaran pemeliharaan itu realitas nyata penjebolan APBN yang disadari oleh anggota dewan. Untuk itu, kami meminta, sudah selayaknya dilakukan penghematan dan realokasikan ke program-program kerakyatan," kata Uchok di Jakarta, Selasa (10/4/2012).

Sebelumnya, Badan Kehormatan DPR dan pimpinan DPR menilai memang sebaiknya RJA itu dikembalikan ke negara lantaran banyak yang tidak digunakan. Anggota dewan ingin diberikan saja dana untuk memilih tempat tinggal sendiri.

"Kami berpikiran rumah jabatan dikembalikan ke eksekutif saja, jika dianggap pemborosan dan dikasih tanggung jawab untuk sewa rumah atau apartemen. Itu lebih murah dari pada lima tahun jor-joran biaya dan anggaran untuk pemeliharaan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beberapa waktu lalu.