Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruang Sidang DPR Kosong, ke Mana Anggotanya?

Kompas.com - 06/03/2012, 12:25 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kritikan pedas dari berbagai pihak atas kemalasan selama ini ternyata tak juga mampu membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk "bertobat". Mayoritas anggota Dewan yang terhormat masih saja malas menghadiri Rapat Paripurna.

Seperti dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa (6/3/2012), rapat terpaksa ditunda hampir 1,5 jam akibat kemalasan para wakil rakyat. Sesuai jadwal, rapat harusnya dimulai pukul 9.00 WIB. Namun, hingga hampir pukul 10.00 WIB, anggota Dewan yang duduk di kursi empuknya baru puluhan orang.

Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin rapat kembali berang melihat terlalu banyaknya bangku yang kosong. "Pada ke mana ini anggotanya?" tanya politisi Partai Demokrat itu. Rapat pun belum bisa dibuka lantaran belum korum.

Tubagus Hasanuddin, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mengkritik kemalasan para politisi lain. Mantan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia itu mengaitkan dengan kehidupan disiplin di lingkungan militer.

Menurut Tubagus, pimpinan seperti komandan, harus memberi contoh yang baik terlebih dulu agar diikuti anggota. Pernyataan itu seakan mengkritik tiga pimpinan DPR lain yang tidak hadir dalam rapat.

"Ini kita sudah keterlaluan. Yang tidak hadir tidak diapa-apakan. Ini yang terlambat tidak menghormati orang lain. Kalau terus-terus begini, marwah kita tambah berkurangan," kata Tubagus melalui alat pengeras suara.

Marzuki mengaku setuju dengan pernyataan Tubagus. "Bangsa yang beradab, bangsa yang menghormati orang lain. Ini keteladanan sudah enggak ada. Saya sering sampaikan ke fraksi (agar hadir rapat). Kelihatannya marwah fraksi tidak ditakuti," kata dia.

Marzuki pun curhat atas kritikan publik yang mengarah kepadanya. Dia dinilai tidak memiliki kepemimpinan sehingga para anggota Dewan malas. "Kalau pimpinan dikasih kewenangan, bisa menghukum, enam bulan beres ini. Yang enggak masuk pecat saja. Tapi Ketua DPR enggak bisa apa-apa," kata Marzuki.

Marzuki sempat mengkritik Fraksi Partai Golkar. "Ini Ketua Fraksi Golkar (Setya Novanto) ada di depan. Anggotanya ada sedikit," katanya. Di tengah-tengah sikap berang Marzuki, datang Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah. "Selamat datang Ketua Fraksi PD," kata Marzuki.

Rapat akhirnya baru dibuka pukul 10.20 WIB setelah 291 dari 560 anggota Dewan menandatangani daftar hadir. Berdasarkan daftar hadir, Marzuki mengatakan, Fraksi Demokrat dihadiri 78 dari 148 anggota, Fraksi Partai Golkar dihadiri 61 dari 106 anggota, Fraksi PDIP dihadiri 46 dari 94 anggota, Fraksi PKS dihadiri 26 dari 57 anggota, Fraksi PAN dihadiri 20 dari 46 anggota, Fraksi PPP dihadiri 21 dari 38 anggota, Fraksi PKB dihadiri 11 dari 28 anggota, Fraksi Partai Gerindra dihadiri 18 dari 26 anggota, dan Fraksi Partai Hanura dihadiri 10 dari 17 anggota.

Dalam rapat paripurna itu disepakati pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan Badan Kehormatan dan pimpinan fraksi untuk membahas kemalasan anggota Dewan siang nanti. Rapat itu atas usul Ketua BK M Prakosa. "Kalau begini-begini terus tidak akan selesai," kata Prakosa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com