Pimpinan DPR Minta KPK Telusuri Renovasi Ruang Banggar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Taufik Kurniawan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri ada tidaknya penyimpangan penggunaan anggaran dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran atau Banggar DPR di Gedung Nusantara I. Pasalnya, Taufik menilai tidak masuk akal jika renovasi itu menelan dana hingga Rp 20,3 miliar.

"Itu perlu ditelusuri KPK agar rakyat tidak merasa dibohongi. Ini sudah di luar nalar," kata Taufik di Komplek DPR, Kamis (12/1/2012).

Taufik menambahkan, jika menghabiskan uang Rp 20 miliar, berarti setiap meter persegi di ruang Banggar senilai Rp 200 juta. Sekretariat Jenderal DPR, kata dia, harus menjelaskan secara rinci setiap penggunaan anggaran itu.

Sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Taufik mengimbau kepada seluruh anggota PAN di Banggar untuk tidak menggunakan dulu ruang baru Banggar.

"Ini melukai rakyat. Ini sangat tidak relistis. Supaya tidak menimbulkan rasa kecurigaan yang berlanjut, tentunya PAN jangan memanfaatkan ruangan baru sebelum semuanya clear," pungkas Taufik.

Selain Taufik, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga meminta agar Setjen DPR menjelaskan secara rinci kepada publik. "Saya perintahkan harus ada transaparansi yang penuh untuk jelaskan ini," kata Priyo.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Setjen DPR Sumirat tak mau berkomentar ketika dihubungi. Dia mengatakan, akan ada penjelasan kembali oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh.

Sebelumnya, pihak Sekjen DPR tak mau merinci penggunaan anggaran dalam renovasi ruang Banggar. Nining mengklaim tidak ada penyimpangan dalam proyek itu. Dia juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan hal itu.