Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mobil "Esemka" Perlu Dukungan Politik yang Besar

Kompas.com - 04/01/2012, 15:01 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta mengatakan, DPR perlu mengkaji produksi mobil Kiat Esemka. Pasalnya, menurut Anis, mobil produksi lokal itu perlu masuk ke industri.

"Ada bagusnya kalau komisi terkait di DPR melakukan kunjungan ke sana dan mempelajari kemungkinan kita (DPR) mem-back up, memberikan support menjadi program nasional," kata Anis, di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Anis mengatakan, kerja siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 2 Surakarta, Solo, Jawa Tengah, itu perlu diapresiasi. Namun, kata dia, mobil Kiat Esemka tak cukup hanya digunakan untuk mobil dinas. Perlu dilakukan produksi massal agar dapat digunakan rakyat menengah ke bawah.

"Sudah lama kita rindukan adanya mobil nasional seperti itu. Perlu masuk skala industri. Kalau hanya sekadar uji coba, dulu PT DI pernah coba proyek mobil seperti itu. Tapi dia belum pernah masuk skala industri. Dulu ada juga mobil Timor, tapi gagal," ucap Anis.

"Semua produk-produk yang bisa masuk skala industri perlu kita dorong. Bukan sekadar apresiasi, gaya, beli satu. Itu enggak selesaikan masalah. Dia harus masuk ke pasar dan bersaing. Tapi, membutuhkan dukungan politik yang besar," tambah politisi PKS itu.

Saat ditanya, apakah ia berniat membeli Kiat Esemka untuk mobil dinas, Anis menjawab, "Enggak perlu seperti itu. Kan ada peraturan protokolernya. Enggak perlu kita gaya-gayaan. Tapi bahwa kita beli untuk kebutuhan rumah tangga kan bisa," jawab Anis.

Seperti diberitakan, mobil Kiat Esemka mencuat setelah digunakan oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi sebagai mobil dinas. Selain rakitan siswa SMK, mayoritas bahan baku mobil itu berasal dari dalam negeri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

    Nasional
    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

    Nasional
    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

    Nasional
    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

    Nasional
    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

    Nasional
    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

    Nasional
    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Nasional
    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Nasional
    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Nasional
    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    Nasional
    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Nasional
    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com