Terkait Koalisi, Sikap PKS Mengambang

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera  pernah mengkritik keras keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi jatah kursi menteri untuk PKS dari empat menjadi tiga di Kabinet Indonesia Bersatu II.

Para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut akan membahas posisi PKS di koalisi dalam sidang Majelis Syuro. Pasalnya, Presiden telah melanggar kontrak politik dengan PKS. Awalnya, sidang itu diagendakan digelar pada pertengahan November 2011.

Bagaimana keputusan PKS terkait sikap Presiden itu? Hingga saat ini PKS masih mengambangkan sikapnya.

Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal mengatakan, sidang Majelis Syuro baru akan digelar pada Februari 2012 di Medan, Sumatera Utara. Namun, kata dia, dalam sidang itu belum tentu diagendakan masalah berkurangnya satu kursi menteri untuk PKS.

"Bagi kami, koalisi tidak semata-mata dilandasi oleh kalkulasi politik yang sifatnya pragmatis. Tapi, lihat kepada tujuan jangka panjang, cita-cita kita," kata Mustafa saat acara refleksi akhir tahun Fraksi PKS di Jakarta, Rabu (28/12/2011).

Mustafa mengatakan, pihaknya tetap mengapresiasi keputusan Presiden yang melakukan reshuffle meskipun merugikan PKS. Penggantian Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi, kata dia, bukan karena kinerja.

"Kami konfirmasi, tidak ada catatan apa-apa. Beliau kerja profesional. PKS tidak akan terpancing, melandasi tindakan politisnya dengan hal yang bersifat pragmatis," kata Mustafa.

Mustafa mengatakan, pihaknya tetap akan mendukung kerja pemerintah di tahun 2012.

"Tetapi, tetap kritis. Bahkan, kami akan semakin tajam karena kami berada di dalam. Kami ingin memperbaiki secara lebih konstruktif," ujarnya.