UP4B Harus Sejahterakan Papua

JAKARTA, KOMPAS.com- Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) harus menyusun agenda konkret untuk kesejahteraan rakyat Papua. Untuk itu, UP4B yang dipimpin Bambang Dharmono harus melakukan dialog yang efektif dengan komponen besar masyarakat Papua, seperti masyarakat adat dan gereja.

Demikian disampaikan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh di Jakarta, Rabu (2/11/2011). "Pertama-tama Presiden harus segera melantik Ketua UP4B agar memiliki legitimasi dan legalitas," kata Ridha.

Setelah itu, lanjut Ridha, UP4B harus melakukan dialog yang efektif dengan komponen besar masyarakat Papua, seperti masyarakat adat dan gereja. "Lalu, susun agenda konkret untuk mengimplementasikan kesejahteraan rakyat. Agenda jangan lagi mengawang-ngawang," katanya.

Menurut Ridha, UP4B juga harus mengevaluasi implementasi UU Otonomi Khusus. "Langkah strategis apa yang harus dilakukan agar UU Otsus dalam terimplementasi secara efektif," katanya.

Implementasi UU Otsus yang tidak berjalan dengan baik menjadi salah satu penyebab persoalan Papua tidak tertangani dengan baik.