Korban Lapindo Iri pada Nazaruddin

SIDOARJO, KOMPAS.com — Ribuan korban lumpur Lapindo dari 45 rukun tetangga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pantas merasa iri kepada tersangka kasus korupsi Nazaruddin.

Seperti Nazaruddin, pada Kamis (18/8/2011) lalu mereka juga mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, sampai sekarang surat itu tidak mendapat tanggapan.

"Nazaruddin yang tersangka korupsi saja suratnya langsung dibalas sama Presiden, tapi surat dari ribuan korban lumpur malah tidak ditanggapi," ujar Salam, salah seorang koordinator warga 45 RT, Senin (22/8/2011).

Menurut Salam, surat yang ditujukan kepada Presiden itu sudah dikirimkan. Agar lebih kuat, surat itu dikirim bersama dengan surat rekomendasi dari PB Nahdlatul Ulama. "Jadi itu ada rekomendasi dari PBNU, tapi sampai sekarang tidak ada balasan," tambahnya.

Dalam surat itu, warga meminta agar kawasan 45 RT dimasukkan dalam area terdampak korban lumpur bersamaan dengan revisi Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang akan ditetapkan tahun ini. Saat ini, kawasan 45 RT sudah tidak layak huni karena terkena dampak semburan lumpur.

Pendamping warga korban lumpur Paring Waluyo menuturkan, tidak sekali ini surat korban lumpur diabaikan Presiden. Pada Oktober 2008, korban Lapindo berkirim surat kepada Presiden yang diiringi 400 orang.

Isi surat meminta komitmen Presiden untuk menjamin agar ganti rugi sebesar 80 persen dibayar tunai. Namun, sampai sekarang surat itu tak pernah dibalas. Bahkan Presiden juga tidak menegur PT Minarak Lapindo Jaya yang membayar ganti rugi tanpa memedulikan ketentuan.

Minggu lalu giliran korban lumpur Lapindo dari 45 RT berkirim surat. Mereka langsung membawa suratnya ke sekretariat kabinet. Namun, surat itu juga tak dibalas. "Giliran Nazar kirim surat, tak sampai tiga hari sudah dibalas Presiden. Ini tak adil. Padahal, surat korban Lapindo menyangkut nasib ribuan nyawa rakyat," kata Paring.