Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panja Panggil Nurpati Pekan Depan

Kompas.com - 22/06/2011, 21:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Mafia Pemilu di Parlemen berencana pekan depan akan memanggil ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati. Hal ini dilakukan terkait nama Andi yang disebut-sebut turut andil dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil pemilu yang menyeret nama kader Hanura, Dewi Yasin Limpo.

Saat itu Andi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Minggu depan (dipanggil oleh Panja Mafia Pemilu) tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan surat yang tidak benar, padahal sudah diketahui ada surat lain," ujar Ketua Panja Mafia Pemilu, Chairuman Harahap, di Gedung DPR, Rabu (22/6/2011).

Ia mengatakan, seharusnya keputusan KPU soal kemenangan Dewi dibuat berdasarkan surat asli yang dikirim oleh pihak MK. Namun, Andi justru menggunakan surat palsu dalam rapat Pleno KPU yang diakuinya dikirim oleh MK tertanggal 14 Agustus.

Padahal diketahui berdasarkan laporan MK pada Panja, surat putusan MK yang asli itu dikirim tertanggal 17 Agustus 2009 dengan nomor 112/PAN. MK/VIII/2009 dan 113/PAN. MK/VIII/2009 pada Andi atas permintaannya sendiri kepada Panitera MK.

Namun, saat rapat Pleno KPU, Andi justru hanya memunculkan satu surat bernomor 113, sementara surat lainnya digunakan adalah surat palsu itu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari MK di mana surat asli bernomor 112 yang telah sampai ditangan Andi.

Dari data yang diungkap MK itu, Chairuman menilai peran Andi dominan dalam kasus itu. "Ia (Andi Nurpati) dominan. Ia menghubungi panitera Zainal Arifin suruh menyerahkan (surat asli MK) kepadanya," jelasnya.

Chairuman pun menegaskan pemanggilan Andi tak dimaksudkan untuk menyudutkannya. Ia menuturkan Panja juga akan memanggil beberapa orang lain yang juga terlibat dalam kasus itu.

"Kita dengar dulu, bagaimanapun kita ingin semua bersikap jujur. Supaya negara kita punya integritas. Apalagi KPU. Kita harapkan menjadi lembaga bersih punya integritas dan profesional. Kalau lembaga KPU tidak dipercaya bagaimana rusaknya sistem sosial," ujar politisi Golkar itu.

Rencananya selain Andi, Panja Mafia Pemilu juga akan memanggil Dewi Yasin Limpo, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya Nesyawati. Serta beberapa orang dari MK seperti Panitera MK Zainal Arifin, dan staf MK, Hasan. Mereka akan dipanggil dengan waktu yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com