Rizal Ramli: Rakyat Butuh Perubahan

Jakarta, Kompas - Sendi-sendi kehidupan bernegara di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dinilai semakin lama semakin lemah dan keropos. Kerusakan tecermin terutama di dalam bidang hukum dan ekonomi. Karena itu, perubahan perlu dilakukan untuk menyelamatkan bangsa.

Demikian kata Dr Rizal Ramli dalam pidato kebudayaannya yang berjudul ”Perubahan Sekarang Juga!” di Graha Bhakti Budaya, Jakarta, Rabu (4/5).

Acara ini diramaikan pembacaan puisi dan lagu oleh seniman Daniel dan kawan-kawan, Bram ”Kampungan”, Jose Rizal Manua, dan Bona Paputungan.

Menurut Rizal, kasus mafia pajak yang melibatkan pegawai pajak golongan III-A, Gayus Tambunan, yang berlarut-larut, tidak adanya tindakan terhadap ”gayus-gayus” lain dan pejabat tinggi di Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan merupakan contoh lemahnya kepemimpinan nasional.

Kepemimpinan lemah

Rizal menegaskan, lemahnya kepemimpinan SBY-Boediono mengakibatkan masalah hukum, kesejahteraan rakyat, dan perlindungan hak-hak warga negara menjadi semakin parah.

”Sejak terpilih kembali dalam Pemilihan Presiden 2009-2014 yang penuh kontroversi, SBY-Boediono telah menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi,” kata Rizal Ramli.

Menurut Rizal, demokrasi yang baik dan benar memang merupakan jalan paling ideal untuk melahirkan perubahan.

”Namun, model demokrasi yang saat ini berlangsung di negara kita adalah ’demokasi kriminal’, demokrasi yang telah dibajak kekuatan oligarki sehingga tidak bermanfaat untuk mayoritas rakyat,” kata Rizal Ramli.

Anggaran belanja pegawai meningkat hampir empat kali lipat dari Rp 54 triliun pada 2005 menjadi Rp 118 triliun pada 2011. Biaya perjalanan untuk pejabat pemerintah dan DPR mencapai Rp 19,5 triliun atau empat kali lebih besar dari Jaminan Nasional Kesehatan pada APBN 2010. Dengan pemborosan seperti itu, pemerintah SBY-Boediono mengaku tidak memiliki uang untuk menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang akan memberikan jaminan kesehatan untuk pekerja.

Oleh karena itu, menurut Rizal Ramli, perubahan politik harus segera dilakukan. Perubahan politik tersebut bukanlah upaya kudeta ataupun makar karena perubahan yang dilakukan kekuatan sipil dengan cara-cara damai, tanpa kekerasan.

”Pemerintahan SBY-Boediono, lewat menteri-menterinya sering melontarkan istilah ’makar dan kudeta’ untuk menakut-nakuti kekuatan rakyat demokratis,” ujar Rizal Ramli. (LOK)