Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto dan Al-Zaytun, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 04/05/2011, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tudingan kepada Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengenai keterkaitannya terhadap pondok pesantren Al-Zaytun dan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dinilai berlebihan. Ketua DPP Hanura Yuddy Krisnandi menilai tudingan ini hanyalah sebuah provokasi politik untuk mendiskreditkan Wiranto. 

"Sebuah provokasi politik, tujuannya enggak jelas, mendiskreditkan saja. Apakah karena Hanura tengah membangun kekuatan politik atau tengah mendapat simpati rakyat. Tapi, saya sebagai salah satu pimpinan berkepentingan untuk meluruskan ini jangan sampai provokasi politik membuat kader-kader Hanura bertanya-tanya," ungkapnya kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (4/5/2011). 

Yuddy meminta kelompok atau golongan lain tidak menggunakan cara-cara ini hanya untuk meraih suara dari Al-Zaytun yang sebelumnya diserahkan penuh untuk pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid pada Pemilu 2004 ataupun pada pasangan Jusuf Kalla-Wiranto pada Pemilu 2009. 

"Kalau ada yang mau meraih suara Al-Zaytun, ya datang saja. Berkomunikasi, sumbang, jangan malah menjelek-jelekkan partai orang. Saya lihat ini provokasi politik untuk tujuan yang tak jelas," tambahnya. 

Yuddy membenarkan, pada Pemilu 2004 dan 2009, Wiranto dan pasangannya mendapat suara mutlak dari Al-Zaytun. Wiranto juga memiliki komunikasi yang baik dengan pimpinan Al-Zaytun, Panji Gumilang. Menurutnya, hubungan dan komunikasi tersebut tampak wajar. Sama seperti hubungan Al-Zaytun dengan pejabat pemerintahan dan politisi lainnya. Yuddy menyebut Al-Zaytun sebagai pesantren terkemuka. 

"Hubungan dan komunikasi antara Wiranto dan Al-Zaytun tak ada kaitan dengan tudingan mendukung ide tentang NII yang akhir-akhir ini dibicarakan. Itu hanya sebatas komunikasi antar tokoh. Tak ada sangkut pautnya dengan ideologi masing-masing. Kalau Pak Wiranto menang di Al-Zaytun, tak otomatis identik Pak Wiranto adalah bagian dari NII atau mendukung pemikiran dan ideologis NII. Al-Zaytun juga kan komunitas di indonesia yang bebas menentukan pilihannya," tambahnya. 

Oleh karena itu, Yuddy menilai, tudingan yang ditujukan kepada Wiranto tak berdasar sama sekali dan lebih bersifat memecah belah. Padahal, pada saat ini, lanjut Yuddy, semua elemen bangsa harusnya bersama-sama mencari solusi untuk persoalan yang ada dan bukannya mencari-cari kesalahan orang lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com