Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Segera Periksa Ahli Balistik dan TI

Kompas.com - 25/04/2011, 13:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Yudisial (KY) selanjutnya mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli balistik yang menangani perkara pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, yang menjerat mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar. KY juga telah menjadwalkan pemeriksaan ahli (teknologi informasi) TI terkait kasus tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh. Imam juga mengatakan, pemeriksaan akan dilakukan dalam sepekan ke depan.

"Kamis depan (28/4/2011) pemeriksaan ahli balistik, ahli IT-nya minggu depan, Senin (2/5/2011)," kata Imam dalam jumpa pers di Gedung KY, Jakarta, Senin (25/4/2011).

Imam juga mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh rangkaian pemeriksaan dalam dugaan pelanggaran kode etik hakim yang menangani kasus Antasari akan rampung dalam dua bulan ini. "Kami akan berusaha sesegera mungkin. Kami ingin segera tuntas," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, KY menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika oleh hakim yang menangani kasus Antasari. Tindakan KY ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan pihak Antasari. Imam mengatakan, pihaknya lebih berfokus pada hakim di tingkat pertama, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis hakim yang menangani perkara Antasari di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diketuai Herry Swantoro.

"Konsentrasi kami di pengadilan negeri karena mereka (hakim) diduga tidak memeriksa fakta," kata Imam.

Hari ini KY memeriksa ahli forensik dalam perkara Antasari, Abdul Mun'im Idries. KY meminta penjelasan Mun'im terkait hasil forensik jenazah Nasrudin Zulkarnaen. "Secara umum kami hanya mendengar Mun'im menceritakan bagaimana proses beliau mendapati jenazah atau korban sampai selesai dan di pengadilan," katanya.

KY, kata Imam, belum dapat membeberkan kesimpulan sementara dari keterangan Mun'im hari ini. Menurutnya, hasil pemeriksaan masih bersifat rahasia dan dijadikan bahan kajian sebelum mengambil keputusan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

    Nasional
    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

    PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

    Nasional
    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

    Nasional
    Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com