Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Bandingkan Gedung DPR dengan SD

Kompas.com - 09/04/2011, 12:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR asal Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana meminta masyarakat tak menilai negatif rencana pembangunan gedung baru DPR dan membandingkannya dengan kondisi gedung-gedung sekolah dasar yang tak layak. Menurutnya, masing-masing sudah memiliki anggaran sendiri.

Pernyataan Sutan ini merespons masih terus derasnya kecaman publik setelah DPR memutuskan terus melanjutkan pembangunan gedung senilai Rp1,138 triliun. "Jangan analogkan gedung DPR dengan bangunan (gedung) SD. Sudah ada budget masing-masing. Gedung SD itu sudah ada budget sendiri, 20 persen APBN," ujar Sutan, Sabtu (9/4/2011), di Jakarta.

Ia menilai, penolakan publik karena sikap apriori terhadap parlemen. Namun, Sutan menekankan, pelaksana proyek pembangunan gedung DPR harus melakukan penghitungan ulang dan merancang kembali desainnya. Menurut dia, dari sisi luasan ruangan dan tata letak bisa diredesain agar ada penghematan anggaran.

"Bagaimana bisa hemat kalau memakai desain lama? Sebaiknya didesain ulang sesuai dengan kemauan masyarakat. Yang jelas, semangatnya penghematan. Desain bisa diubah, ruangan anggota tidak perlu seluas itu," ujarnya. "Tapi jangan dibilang jangan bangun gedung. Kita butuh kok," tambah Sutan. Seperti diketahui, di gedung baru DPR nanti, setiap anggota Dewan akan menempati ruangan seluas 112 meter. Dengan harga per meter mencapai Rp7,2 juta, maka harga satu ruangan anggota ditaksir hampir Rp800 juta rupiah. Ruangan itu akan ditempati anggota DPR bersama satu asisten pribadi dan empat staf ahli. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

    Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

    Nasional
    Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

    Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

    Nasional
    Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

    Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

    Nasional
    Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

    Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

    Nasional
    Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

    Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

    Nasional
    Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

    Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

    Nasional
    PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

    PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

    Nasional
    Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

    Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

    Nasional
    Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

    Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

    Nasional
    MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

    MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

    Nasional
    Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

    Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

    Nasional
    Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

    Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

    Nasional
    Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

    Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

    Nasional
    Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

    Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com