Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis: Ini Serangan Politik untuk PKS

Kompas.com - 21/03/2011, 15:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menilai, rangkaian pengaduan yang dilakukan oleh pendiri PKS Yusuf Supendi terhadapnya dan dua elite PKS lain merupakan serangan politik untuk partai yang didirikan tahun 2002 ini. Anis bersama dua petinggi PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dan Hilmi Aminuddin, dituding menggelapkan dana kampanye Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2007 sebesar Rp10 miliar.

Menurut Anis, ini menjadi pelengkap ”serangan” kepada PKS pasca-pengambilan keputusan terhadap usulan hak angket perpajakan.

”Tentu ada (muatan politis). Kami sedang mempelajari dulu detailnya seperti apa,” tuturnya di Gedung DPR, Senin (21/3/2011).

Internal partai, lanjut Anis, sebenarnya sudah mengetahui adanya pergerakan serangan politik terhadap PKS semacam ini. Namun, PKS tidak mau bereaksi berlebihan karena menurut dia persoalan ini adalah persoalan biasa saja, meski polanya sudah berlangsung lama.

Anis juga mengatakan, PKS sudah mengetahui pihak yang ada di belakang Yusuf. Namun, selama ini pihaknya tak bereaksi berlebihan karena tak melihat adanya ancaman bagi PKS. Dari partai politik lain atau bukan, Wakil Ketua DPR ini enggan berkomentar lebih jauh. Yang pasti, kata dia, partai menangkap adanya permainan yang tetap harus dihadapi dengan sikap santai karena tak ada ancaman yang berarti untuk internal partai.

”Secara logika, memang ada kesan serangan balik kepada PKS. Tapi detailnya seperti apa, ini sedang kami pelajari. Cuma, peta itu kelihatan buat PKS. Saya menduga masih akan ada lagi beberapa serangan di beberapa hari ke depan,” tambahnya.  

Siang ini, sekitar pukul 14.00, Yusuf mendatangi Gedung KPK untuk memasukkan laporannya. Ketika ditanya mengapa tidak menyelesaikan persoalan tersebut secara internal dalam partai, mantan anggota DPR 2004-2009 ini mengatakan, ”Ya, kalau tidak bisa diselesaikan dalam internal partai, ya lapor KPK,” kata Yusuf.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

    Nasional
    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

    Nasional
    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

    Nasional
    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

    Nasional
    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

    Nasional
    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

    Nasional
    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

    Nasional
    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

    Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

    Nasional
    Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

    Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

    Nasional
    Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

    Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

    Nasional
    Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

    Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

    Nasional
    Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

    Dasco Sebut Rapat Pleno Revisi UU MK yang Dilakukan Diam-diam Sudah Dapat Izin Pimpinan DPR

    Nasional
    Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

    Amankan Pria di Konawe yang Dekati Jokowi, Paspampres: Untuk Hindari Hal Tak Diinginkan

    Nasional
    12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

    12.072 Jemaah Haji dari 30 Kloter Tiba di Madinah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com