Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlalu Mahal Pecat Lily dan Gus Choi

Kompas.com - 02/03/2011, 09:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa akan membayar mahal jika memberhentikan keanggotaan Lily Wahid dan Effendy Choirie dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian itu akan membuat PKB menjadi partai pertama di era reformasi yang memberhentikan dua anggotanya di DPR dengan alasan adanya perbedaan pendapat.

Recall (pemberhentian dari DPR) terhadap Gus Choi (Effendy Choirie) dan Lily Wahid akan menumbuhkan simpati dari berbagai pihak untuk mereka. Apakah tidak ada cara selain me-recall mereka?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (1/3/2011).

Pernyataan ini disampaikan Priyo saat menerima Gus Choi dan Lily Wahid di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD.

Dalam pertemuan itu, Lily Wahid menyatakan, ia siap menerima apa pun keputusan partai. Namun, ia mengingatkan, ketentuan tentang recall, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

Gus Choi menambahkan, pergantian anggota DPR seharusnya dilakukan karena yang bersangkutan berhalangan tetap, melakukan tindak pidana, atau mengundurkan diri. Masalah seperti yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di DPR seharusnya cukup diberi peringatan.

Wacana recall terhadap Gus Choi dan Lily Wahid muncul setelah mereka memberikan suara berbeda dengan PKB dalam voting di rapat paripurna usulan pembentukan panitia khusus angket mafia pajak, Selasa (22/2/). Saat itu, PKB memutuskan menolak usulan pembentukan pansus tersebut, tetapi Gus Choi dan Lily Wahid mendukungnya.

”Mungkin pimpinan PKB malu sama SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) karena sudah menjamin bahwa suara Fraksi PKB telah dipegang semua. Namun, anggota DPR bukan bebek. Saya punya hak konstitusional untuk berpendapat sesuai dengan keyakinan dan hati nurani saya,” kata Gus Choi.

Priyo menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur urusan PKB. Pimpinan DPR juga belum menerima surat permohonan dari PKB untuk memberhentikan Lily Wahid dan Gus Choi.

”Pimpinan DPR akan berpikir keras jika telah menerima surat pemberhentian Gus Choi dan Lily Wahid. Saya akan bertanya kepada (Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar dan (Ketua Fraksi PKB) Marwan Ja’far, apakah tidak ada jalan selain recall? Recall dapat memunculkan bola salju yang merugikan PKB,” tutur Priyo.

Marwan menegaskan, Gus Choi dan Lily Wahid baru mendapat peringatan keras dan belum di-recall.

”Masalahnya tidak sekadar karena perbedaan sikap di hak angket mafia pajak atau Bank Century. Kami menilai, sikap mereka selama 1,5 tahun terakhir telah merongrong wibawa, martabat, dan soliditas partai,” kata Marwan. (NWO)

__________________________________ Baca juga: Soal Nunun, Ada Kemajuan, tapi...

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    "Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    [POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

    Nasional
    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
     PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

    Nasional
    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

    Nasional
    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

    Nasional
    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

    Nasional
    'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    "Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

    Nasional
    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

    Nasional
    Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

    Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

    Nasional
    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com