Jumat, 25 Juli 2014

News / Regional

Diplomasi Lemah akibat Abaikan Sejarah

Jumat, 3 September 2010 | 05:33 WIB

Berita terkait

PADANG, KOMPAS.com — Kelemahan diplomasi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian soal dengan Malaysia disesalkan sejumlah kalangan di Sumatera Barat.

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, dianggap sebagai contoh kelemahan yang paling mendasar dalam memahami sejarah bangsa.

Itu terutama pemahaman terhadap sejarah dan budaya Minangkabau yang terkait sangat erat dengan sejarah terbentuknya Malaysia.

Menurut Kepala Seksi Pemeliharaan, Perawatan, Penyajian Museum Adityawarman, Riza Mutia, sejarah Malaysia sebagai bangsa diawali dengan didirikannya Kerajaan Negeri Sembilan yang mulanya diperintah utusan dari Kerajaan Pagaruyung di Tanah Minangkabau.

Negeri Sembilan yang jadi muasal Malaysia itu sejak sekitar abad ke-15 sudah didiami penduduk Minangkabau dengan kekuasaan masih berada di bawah Kesultanan Malaka dan Kesultanan Johor.

Setelah dua kesultanan itu melemah, penduduk Minangkabau kemudian meminta pihak Kerajaan Pagaruyung mengirimkan utusannya guna memerintah di Negeri Sembilan.

Riza menambahkan, sepanjang kekuasaan yang dijalankan dari Kerajaan Pagaruyung itu, setiap penguasa di Negeri Sembilan pasti dinobatkan terlebih dahulu di Kerajaan Pagaruyung, Minangkabau, sebelum memerintah di Negeri Sembilan.

Riza juga mengatakan, selama ini banyak warga Malaysia yang mengumpulkan naskah-naskah kuno Minangkabau dari sejumlah wilayah di Sumatera Barat untuk kepentingan yang tidak bisa diketahui.

Sedangkan menurut budayawan Sumbar, Musra Dahrizal Katik Rajo Mangkuto (Mak Katik), Kamis (2/9/2010) di Padang,  kegagalan diplomasi Indonesia disebabkan pemahaman sejarah bangsa yang nyaris tidak ada.

Ia menyatakan, ketergantungan bangsa Malaysia pada tanah Minangkabau itu terus berlanjut hingga masa-masa selanjutnya.

Menurut dia, sejarah keterkaitan hubungan antarbangsa inilah yang saat ini tidak lagi dipahami diplomat dan Pemerintah Indonesia untuk digunakan sebagai penguat posisi tawar dalam hubungan bilateral.

Namun, Mak Katik menyadari, tuntutan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pengerahan kekuatan militer yang berujung perang adalah hal yang belum diperlukan. 


Editor : yuli