Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Otsus Papua Dirampungkan

Kompas.com - 14/07/2010, 20:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah dan DPR agar menyikapi, meneliti dan mempelajari keinginan sekelompok warga Provinsi Papua yang baru-baru ini melakukan aksi dengan mengembalikan otonomi khusus (Otsus) ke tangan pemerintah.

"Presiden sudah menyampaikan agar kita betul-betul mempelajari, meneliti dan menyikapi dengan baik apa yang berkembang sekarang ini. Padahal, selama ini, perhatian pemerintah sudah sangat besar kepada Papua itu. Bahkan, rata-rata dana otsus-nya jika dibagikan ke seluruh penduduk Papua, mereka rata-rata akan bisa mendapatkan Rp 10 juta per orang. Sementara, jika dibagikan ke Pulau Jawa, hanya beberapa juta saja," tandas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat ditanya pers, seusai mengikuti Rapat Konsultasi Pemerintah bersama Pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/7/2010) sore tadi.

Anehnya, sekalipun alokasi dana Otsus sudah cukup besar namun masih muncul tuntutan pengembalian otsus. "Jadi, kita harus lakukan kajian dan penelitian itu secara komprehensif, mulai dari keamanan, sosial, kultur, ekonomi dan lainnya sehingga hasilnya juga menyeluruh," tambah Gamawan, tanpa merinci kapan waktu penyelesaian untuk kajian, penelitian dan penyikapannya.

Menurut Gamawan, pemerintah tidak pernah membiarkan pembangunan di Papua berjalan apa adanya, setelah kebijakan Otsus dikeluarkan pemerintah. "Pemerintah terus memperhatikan bagaimana besaran dana Otsus tersebut setiap tahunnya, bagaimana transfernya serta bagaimana pelaksanaannya dan pengawasannya," jelas Gamawan.

Adapun mengenai koordinasinya, Gamawan mengatakan, Presiden akan menginstruksikan Menko Politik Hukum dan Keamanan untuk mengkoordinasi penyelesaiannya dengan baik bersama dengan menteri terkait.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com