Rabu, 29 Maret 2017

Nasional

Eksploitasi Alam Tak Sejahterakan Masyarakat Lokal

Sabtu, 30 Januari 2010 | 14:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat eksploitasi kekayaan alam di tanah Kalimantan dan Papua dianggap tidak memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Eksploitasi SDA itu dinilai lebih melayani kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional.

"Semakin tinggi tingkat eksploitasi, semakin kecil kemungkinan masyarakat lokal menikmati pembangunan di daerahnya masing-masing," ucap Don K Marut, Direktur INFID, saat diskusi "Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat" di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI) di Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

Don menjelaskan, ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat lokal meskipun kaya SDA. Menurut dia, pembangunan di dua daerah itu merupakan refleksi dari model pembangunan di pemerintah pusat. Model itu diterjemahkan pemerintah daerah dengan peningkatan investasi.

Namun, kata dia, berdasarkan data UGM, investasi besar-besaran perusahaan besar tidak langsung meningkatkan kesejahteraan warga. "Setiap kepala daerah setelah dilantik, langkah pertama mereka adalah cari investasi. Hampir 70 persen anggaran perjalanan dinas kepala daerah untuk cari investor," jelas dia.



"Di Papua, eksploitasi tidak berhubungan dengan perbaikan ekonomi. Perbaikan terjadi setelah ada otonomi daerah. Tapi, perbaikan itu karena bupati membagi-bagikan uang tunai secara langsung. Dia bisa bawa uang Rp 100 juta jika ke daerah," ungkap Don.

Faktor lain, tambah Don, adanya penerjemahan pengertian pemerintah secara radikal di daerah. Kepala daerah menganggap bahwa ia-lah pemilik tunggal kekayaan alam di daerahnya.

"Wali kota, bupati menganggap pemilik kekayaan alam. Bayangkan saja, sekretaris daerah bisa punya sertifikat tanah seluas 50 hektar. Dia lalu sewakan ke perusahaan untuk diekspolitasi kekayaannya," lontarnya.

"Faktor lain, APBD dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ada anggaran untuk TNI/Polri. Audit BPK terhadap APBD ditemukan adanya anggaran untuk TNI/Polri mencapai 10 persen. Alasannya apa? Ya untuk melindungi koruptor," tegas Don.

Editor : acandra