Bulyan Akui Usulkan Pengadaan Kapal Patroli

JAKARTA, RABU — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bulyan Royan, mengakui telah mengusulkan pengadaan kapal patroli untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan ke badan legislatif.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan setelah beberapa kali mendengar penjelasan dari Dephub pada rapat dengar pendapat di DPR.

"Saya datang mengikuti rapat internal komisi. Setiap anggota boleh mengusulkan apa yang dirasa diperlukan di Dephub. Ada lisan, tertulis, dan tertulis disertai tanda tangan. Saya mengusulkan tertulis disertai tanda tangan," ujar Bulyan saat diperiksa majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (11/2 ).

Dia juga mengakui telah melakukan pertemuan dengan rekanan bersama Jonathan Malau selama dua kali sebelum usulan tersebut digolkan. Selain itu, dia mengaku menerima uang sebesar Rp 1,85 miliar dari rekanan sebelum usulan disetujui.

Padahal, selama ini, Bulyan selalu mengelak telah disebut menerima uang dari sejumlah rekanan.

Bulyan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Plaza Senayan saat mengambil uang sejumlah 66.000 dollar AS dan 5.500 euro. KPK menduga uang tersebut berasal dari Dedy Suwarsono selaku salah satu pemenang tender.

Kasus ini bermula ketika Departemen Perhubungan akan membuat proyek pengadaan 20 unit kapal patroli di Direktorat Jenderal Departemen Perhubungan. Dalam persidangan terungkap, Bulyan meminta agar para pengusaha menyetorkan delapan persen dari nilai proyek senilai Rp 300 miliar.

Proyek kemudian dibagi menjadi beberapa paket. Setiap paketnya, Bulyan juga meminta Rp 250 juta kepada pengusaha.

Hal tersebut disampaikan Bulyan dalam pertemuan di Hotel Crown. Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa rekan dan pengusaha, yaitu Chandra (PT Sarana Fiberindo Marina), Kresna Santosa (PT Pruskoneo Kadarusman), dan Dwi Aningsih (PT Fibrite Fibreglass).