Banyak Kebijakan yang Membonsai Pertamina

JAKARTA, KAMIS — Mantan Direktur Utama PT Pertamina Baihaki Hakim mengatakan, hambatan Pertamina untuk maju justru ada pada pemerintah sendiri.

”Banyak kebijakan yang akhirnya membonsai Pertamina karena ibaratnya Pertamina tetap dipegang ekornya,” kata Baihaki Hakim saat memberi keterangan di depan Panitia Khusus Hak Angket BBM di Jakarta, Rabu (4/2).

Ia mencontohkan kebijakan pengelolaan wilayah kerja yang tidak memprioritaskan Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN). Akibatnya, Pertamina tidak mendapat kesempatan untuk mengelola wilayah kerja migas yang berpotensi di dalam negeri.

Pertamina juga terus-terusan menjadi sumber dana nonbudgeter, misalnya dalam program konversi elpiji. Pertamina diminta menalangi pengadaan kompor dan tabung. Sebagian besar keuntungan Pertamina dari bisnis hulu dan hilir juga diambil negara. Padahal, Pertamina butuh investasi besar untuk mengembangkan bisnis di hulu maupun menambah infrastruktur di hilir.

Di tempat terpisah, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengemukakan, proses pergantian dirut Pertamina sudah selesai untuk tahap uji kelayakan dan kepatutan.

Proses terakhir keputusan itu akan dilakukan di Istana Kepresidenan, Jakarta, yang akan dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA). ”Fit and proper test itu sudah. TPA-nya yang belum. Kita menunggu TPA ini. Minggu ini akan diumumkan,” ujar Sofyan di Gedung Bulog, kemarin.

TPA adalah mekanisme pemilihan pejabat eselon satu di departemen dan lembaga nondepartemen, berikut juga pejabat di BUMN. TPA diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai Ketua Harian TPA yang kerap memimpinnya.

Seleksi biasanya dilakukan juga bersama Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, dan Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar. Sofyan mengemukakan, untuk keputusan akhir penetapan dirut Pertamina tidak perlu menunggu Wapres yang sedang melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, Belgia, dan Belanda hingga 10 Februari 2009. (dot/inu)