Pindahkan Ibu Kota RI ke Kalimantan

JAKARTA, SELASA — Pembangunan Indonesia yang terjadi saat ini tidak seimbang. Sekitar 80 persen industri terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang luasnya hanya 6,8 persen dari daratan Indonesia. Padahal, daya dukung lingkungan dan sumber daya air di Jawa sudah mencapai titik yang memprihatikan dan tidak layak memenuhi kebutuhan penduduknya yang mencapai 59 persen dari total populasi Indonesia.

Demikian juga dengan Jakarta, yang masih didera oleh berbagai masalah, seperti banjir, kemacetan, urbanisasi, serta tingkat kriminalitas yang tinggi. Biaya yang harus ditanggung akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp 43 triliun per tahun.

Maka dari itu, pengajar ekonomi politik di jurusan Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, kembali mengangkat wacana perlunya pemindahan ibu kota Indonesia ke wilayah Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah.

"Pemindahan ibu kota dapat turut menggerakkan tumbuhnya keseimbangan pembangunan antarwilayah dan mencegah semakin parahnya dampak kongesti pemakaian prasarana transportasi di Jawa," ujar Andrinof dalam peluncuran Visi Indonesia 2033, Selasa (9/12) di Jakarta.

Menurutnya, Kalimantan memiliki posisi yang strategis di Indonesia karena tidak terlalu ke Barat maupun Timur. Andrinof melanjutkan, program-program pemercepatan pemerataan, seperti program transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, tidak efektif, serta hanya menimbulkan pemborosan anggaran sepanjang pemerintah hanya fokus melakukan pembangunan di pulau Jawa, yang hanya memberikan manfaat kepada segelintir pihak.

Ia menambahkan, berdasarkan perhitungannya, biaya memindahkan ibu kota dapat mencapai Rp 50 triliun. Pihak yang mengatakan bahwa angka tersebut terlalu tinggi, kata Andrinof, terlalu menyederhanakan masalah. "Biaya pembangunan tersebut memang tinggi, tetapi ini sekali lempar, sedangkan biaya kemacetan di Jakarta, Rp 43 triliun, harus ditanggung setiap tahun," kata Andrinof.

Dengan biaya tersebut, pemerintah dapat melakukan efisiensi dan menggerakkan pertumbuhan moda transportasi udara dan laut nasional, memperkuat ekonomi, menghilangkan faktor penyebab struktural urbanisasi, dan migrasi penduduk ke Jawa.