Pemerintah Anak Tirikan Petani Lahan Persil

Laporan wartawan Kompas Alb. Hendriyo Widi Ismanto

BLORA, SENIN — Sejumlah petani lahan persil Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menilai, pemerintah menganaktirikan petani lahan persil atau lahan di sekitar hutan. Pada musim tanam tahun ini mereka tidak memperoleh jatah dan membeli pupuk urea bersubsidi.

Ngarji (52), petani lahan persil Desa Cabak, Kecamatan Cabak, Senin (17/11) di Blora, mengatakan, sudah 21 hari lahan jagungnya tidak dipupuk. Padahal, jagung harus dipupuk pada usia 15 hari. "Kami kesulitan membeli pupuk urea bersubsidi. Yang diutamakan adalah para petani yang memiliki lahan sendiri dan ikut dalam kelompok tani, sedangkan petani persil yang ikut dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) tidak dapat," kata dia.

Menurut Karsi (41), petani Desa Cabak, kalau tidak memakai pupuk urea hasil panen jagung kurang bagus, sekitar 100 kilogram. Padahal kalau dipupuk, panenan mencapai 500-800 kilogram. "Kalau gagal panen, paling-paling untuk makan sendiri. Daun-daunnya bisa untuk pakan sapi," kata petani yang menggarap setengah hektar lahan persil Perum Perhutani.

Secara terpisah, Administrator Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Cepu Perum Perhutani Unit I Jateng Urip Indera Nurvana mengatakan Perhutani kerap memberikan laporan rutin luasan lahan persil yang digarap petani. Perhutani juga mengusulkan agar pemerintah mengalokasikan pupuk bagi petani hutan. "Selama ini, pemerintah menganaktirikan petani lahan persil. Bahkan saat pupuk langka, petani lahan persil menjadi kambing hitam karena menggunakan pupuk bersubsidi untuk memupuk lahannya," kata dia.

Urip meminta agar tahun depan pemerintah mau mengalokasikan pupuk bagi petani lahan persil. Tentu saja dengan tetap menggunakan perhitungan pupuk berimbang majemuk. Berdasarkan data Perum Perhutani Unit I Jateng, lahan persil di Blora tersebar di tiga KPH seluas 2.887 hektar. Di KPH Cepu terdapat 600 hektar, di KPH Randublatung 909 hektar, dan di KPH Blora 1.378 hektar.