Gemuruh Simfoni Sosialisme

Rikard Bagun

Gerakan sosialisme baru di Amerika Latin sebenarnya hasil perjalanan panjang dalam upaya merevisi model kapitalisme buas yang sudah gembos. Selain Kolombia, El Salvador, dan Peru, seluruh negara Amerika Latin sedang berada dalam orkes besar memainkan simfoni sosialisme baru. Benar-benar gemuruh!

Dengan mengusung neososialisme atau sosialisme baru, atau juga sosialisme abad ke-21, Amerika Latin ingin menantang apa yang disebut neokapitalisme global atau neoliberalisme. Neososialisme menjadi antitesa neoliberalisme.

Agar ajaran sosialisme baru itu bisa dijalankan, kekuasaan harus direbut, bukan dengan revolusi atau pemberontakan, tapi melalui perekrutan pemimpin alamiah yang berakar dan berpijak pada rakyat.

Setelah terpilih sebagai presiden, pemimpin rakyat ini dalam kapasitas sebagai kepala negara dan pemerintahan diberi peran sebagai regulator pertumbuhan ekonomi mikro maupun makro, hal penting yang diabaikan kapitalisme.

Namun, pemimpin yang lahir dari rakyat itu tidak dibiarkan bergerak tak terkendali, tapi terus dikawal oleh jaringan sociadad civil, masyarakat warga, civil society. Sekalipun sociadad civil tidak berperan sebagai regulator langsung, tapi sangat berperan strategis memengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan publik, terutama dalam bidang ekonomi dan politik.

Maka, pemberdayaan sociadad civil merupakan paket utama neososialisme Amerika Latin. Masyarakat warga tidak hanya berperan sebelum, tapi lebih-lebih selama berkuasa pemerintahan sosialis.

Kelompok masyarakat ini memberi kawalan untuk menjamin stabilitas pemerintahan yang secara informal melalui dukungan massa yang terus diperluas maupun secara formal melalui wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sekadar ilustrasi, Lula da Silva di Brasil mendapat dukungan bukan hanya dari Partai Buruh dan Partai Komunis, tapi juga dari ratusan organisasi sosial, termasuk komunitas basis Gereja. Adapun Chavez di Venezuela mendapat dukungan massa dan melanggengkan hegemoni massa dengan politik petrodollar yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Begitu juga dengan Evo Morales di Bolivia, yang mendapat dukungan kaum tani, suku-suku asli, ditambah dengan politik kedaulatan energi melalui nasionalisasi seluruh perusahaan gas alam dan minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan multinasional.