Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Guspardi Gaus menyebut, kehadiran KPK dan lembaga hukum bisa memberikan rasa aman dan meminimalisir praktik mafia tanah dalam proses kebijakan sertifikat tanah elektronik (e-Sertifikat).(DOK. Jaka/nvl (dpr.go.id))