Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemindahan Ibu Kota Diyakini Bisa Dilakukan di Era Jokowi

Kompas.com - 08/07/2017, 16:37 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meyakini pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta bisa dilakukan di era Presiden Joko Widodo.

"Kalau Pak Jokowi memulai, bagus. Karena Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) gagal memindahkan ke sana," kata Muhaimin saat ditemui di acara halal bihalal di kediamannya di Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Dengan nada berkelakar, Muhaimin mengatakan Presiden yang punya gaya sederhana pasti siap untuk berkantor di Palangkaraya meski belum ada Istana Presiden di sana.

"Karena gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang merakyat, mungkin kantor istananya pinjem rumah siapa dulu bisa," ujar Muhaimin.

Baca juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Bisa Tukar Guling dengan Swasta

Muhaimin menilai, pemindahan ibu kota sudah amat dibutuhkan. Kondisi Jakarta yang kerap macet parah dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, pemindahan ibu kota dinilainya bermanfaat untuk pemerantaan pembangunan dan ekonomi.

"Supaya ada pemerataan pembangunan. Jakarta ini sudah luar biasa, 85 persen perputaran uang ada di Jakarta ini. Muter di sini (saja)," ujar Muhaimin.

Dia mengatakan, PKB sudah mendorong pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya sejak era Presiden SBY.

"Pak SBY, saya, dan PKB juga dulu zaman Pak SBY mendorong, gagal, enggak kuat lagi. Kita coba lagi sekarang," ujar Muhaimin.

Selain itu, wacana awal pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya menurutnya sudah muncul sejak era Presiden Soekarno. Kondisi Palangkaraya untuk jadi pengganti Ibu Kota karena dinilai strategis, berada di tengah, tanahnya datar, dan tahan gempa.

Soal anggaran, Muhaimin mengakui bila menggunakan APBN pasti akan membebankan. Dia berharap pemindahan ibu kota tidak mengganggu tujuan prioritas APBN. Karenanya pemindahan tersebut bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kalau melibatkan swasta enggak masalah, yang penting cuma (sebatas) bisnis saja. Sama saja kerja sama antar negara dengan kerjasama dengan swasta," ujar Muhaimin.

Baca juga: Politisi Nasdem: Pemindahan Ibu Kota Tak Harus Bebankan APBN

Kompas TV Pemprov Kalteng Siap Jika Palangkaraya Jadi Ibu Kota

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com