Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Iluni UI Gelar Aksi Tolak Hak Angket di Depan Gedung DPR

Kompas.com - 07/07/2017, 15:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia (UI) menggelar aksi untuk menolak hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7/2017).

Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WIB dan diikuti sekitar 200 orang yang tergabung dalam Iluni UI dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

Ketua Umum Iluni UI Arief Budhy Hardono menyatakan aksi ini merupakan kali pertama yang dilakukan pihaknya akibat keprihatinan terhadap pelemahan terhadap pemberantasan korupsi melalui hak angket KPK.

"Kami menolak dengan tegas intervensi pada proses hukum di KPK baik dari pemerintah maupun DPR ataupun parpol (partai politik). Dan menolak semua upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang tak terbatas pada hak angket dan revisi Undang-Undang KPK," ujar Arief dalam orasinya di Depan Gedung DPR.

(Baca juga: Mantan Pimpinan KPK Jilid I-III Menyatakan Sikap Tolak Hak Angket)

Ia menambahkan, aksi yang dilakukan pihaknya kali ini bukan yang kali pertama dan terakhir. Ia berjanji akan terus menyuarakan penolakan terhadap upaya pelemahan KPK.

Namun, Iluni juga tetap akan bersikap kritis terhadap KPK agar pemberantasan korupsi berjalan seadil dan seoptimal mungkin.

Ia pun meminta pemerintah mengambil sikap tegas terkait polemik hak angket kepada KPK yang terus mendapat penolakan dari masyarakat.

"Kami mendesak KPK tuntaskan proses hukum e-KTP dengan tetapkan semua pelaku sebagai tersangka dengan segera. Kami mendesak KPK tuntaskan proses hukum kasus besar lainnya seperti BLBI, Century, Petral, reklamasi, Sumber Waras, dan yang selainnya," ujar Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com