Hary Tanoe: Kasus Mobile 8 Bukan Kewenangan Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman dan CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi atas permohonan PT Mobile 8 Telecom tahun 2007-2008, selama 8 jam 30 menit.

Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Komisaris PT Mobile 8. Dalam pemeriksaan itu, Hary menjelaskan perannya sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

"Obyeknya sama persis. Dan saya jelaskan tadi ke penyidik kalau kapasitas saya hanya sebagai salah satu komisaris Mobile 8 sampai dengan bulan Juni 2009," ujar Hary di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Menurut Hary, kasus ini semestinya tidak lagi diusut oleh Kejaksaan Agung. Sebab, dua tersangka dalam penyidikan sebelumnya telah memenangkan gugatan praperadilan.

Dalam putusan tersebut, Kejagung dianggap tidak berwenang mengusut perkara restitusi Mobile 8.

"Di situ putusan hakim praperadilan bahwa kasus ini merupakan ranah perpajakan, jadi bukan kewenangan kejaksaan," kata Hary.

Hary mengatakan, kasus ini sebetulnya sudah selesai di praperadilan. Bukti-bukti dari penyidik pun sudah dipatahkan.

Meski begitu, ia pastikan akan tunduk dengan hukum dengan memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Saya sebagai warga negara, saya taat hukum. Tapi saya punya hak juga," kata Hary.

(Baca juga: Soal Kasus Mobile 8 Hary Tanoe, Ini Penjelasan Jaksa Agung)

Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menemukan transaksi fiktif antara Mobile 8 dan PT Jaya Nusantara pada rentang 2007-2009. Saat itu, PT Mobile 8 mengerjakan proyek pengadaan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar.

PT Jaya Nusantara Komunikasi ditunjuk sebagai distributor pengadaan. Namun, perusahaan tersebut ternyata tak mampu membeli barang dalam jumlah itu.

Akhirnya, transaksi pun disebut direkayasa seolah-olah terjadi perdagangan dengan membuatkan invoice sebagai fakturnya.

Pada pertengahan 2008, PT Djaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar. Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui KPP di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009.

PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi meski tidak berhak karena tidak ada transaksi.