Para Guru Besar Minta Jokowi Bersikap Keras soal Pansus Angket KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Para guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Antikorupsi, meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan keras soal hak angket DPR kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami harap ada pernyataan yang cukup keras dari pimpinan negara, Bapak Presiden. Sebab ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana kalau di suatu negara ada perilaku korupsi yang dilindungi?" kata Juru Bicara Guru Besar Antikorupsi, Asep Saefudin, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Asep datang ke Istana mewakili 396 guru besar dari berbagai universitas untuk melakukan audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki.

Mereka ingin menyampaikan sikap soal Pansus Angket KPK. Audiensi berlangsung secara tertutup.

(baca: Jokowi Setuju Ada Perbaikan dan Pembenahan KPK)

Asep berharap, hasil audiensi ini nantinya bisa disampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai pertimbangan dalam mengambil sikap.

Adapun Presiden saat ini sedang berada di Turki dalam rangka kunjungan kerja.

"Jadi perlu ada statement dari kepala negara bahwa jangan diganggu itu (KPK), karena sedang bekerja, melakukan tugasnya," ucap Asep.

(baca: Ini Daftar 23 Anggota DPR di Pansus Hak Angket KPK)

Presiden Jokowi sebelumnya meminta jangan sampai ada pikiran untuk melemahkan KPK.

Hal ini disampaikan Jokowi saat dimintai tanggapannya terkait hak angket KPK. Namun di sisi lain, Jokowi juga menegaskan bahwa hak angket adalah wilayah DPR.

Pansus Angket KPK tetap berjalan meski dikritik berbagai pihak. Pansus ini muncul pascapenyidikan kasus korupsi e-KTP oleh KPK yang menyeret sejumlah anggota DPR.

(baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Para pakar yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menilai, pembentukan Pansus Hak Angket KPK oleh DPR RI cacat hukum.

APHTN-HAN bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengkaji soal pembentukan Pansus hak angket.

Kajian yang ditandatangani 132 pakar hukum tata negara seluruh Indonesia tersebut diserahkan ke KPK.