Seberapa Penting Keterlibatan Indonesia Menggempur ISIS di Marawi?

Kompas.com - 23/06/2017, 18:42 WIB

Kristian Erdianto

Penulis

Lihat Foto

Militer Filipina berjalan di sebelah kendaraan lapis baja ringan V-300 mereka setelah menyerang militan pro-ISIS di Kota Marawi, Filipina, Jumat (2/6/2017). Pertempuran berdarah terjadi antara militer Filipina dengan pasukan Maute di Marawi dalam upaya menangkap pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.(AFP PHOTO / TED ALJIBE)

Kontras, Imparsial dan Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016. Mereka menyoroti persoalan privilese dalam militer yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan HAM.

Pasukan pemerintah melakukan patroli di sebuah jalan sepi saat menyerang tempat persembunyian militan pro-ISIS di Kota Marawi, Filipina, Sabtu (3/6/2017). Pertempuran berdarah terjadi antara militer Filipina dengan pasukan Maute di Marawi dalam upaya menangkap pemimpin kelompok Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan wacana pelibatan TNI dalam operasi militer mengemuka seiring perkembangan situasi konflik bersenjata antara militer Filipina dan kelompok teroris yang disebut berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Marawi, Filipina Selatan.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengizinkan Indonesia terlibat dalam operasi militer untuk menggempur kelompok militan tersebut.

Operasi militer bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok yang didukung ISIS itu.

Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makaarim mengatakan, pelibatan TNI dalam operasi militer di Marawi bisa dilakukan jika pemerintah Filipina mengirim permintan resmi.

(Baca: Perbantuan TNI ke Filipina Dinilai Cegah Masuknya ISIS ke Indonesia)

Di sisi lain, menurut Mufti, militer Indonesia dinilai memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan operasi di Marawi.

Kristian Erdianto Kontras, Imparsial dan Pusat Kajian Keamanan Migrasi dan Perbatasan menggelar jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016. Mereka menyoroti persoalan privilese dalam militer yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan HAM.

"Perbantuan atas permintaan resmi pemerintah Filipina mungkin bisa dilakukan. Militer kita siap saja," ujar Mufti saat dihubungi, Jumat (23/6/2017).

Secara terpisah, Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pelibatan TNI dalam operasi militer di Marawi bisa dilakukan dengan memenuhi dua syarat.

Pertama, operasi militer tersebut dilakukan melalui keputusan Presiden Jokowi Widodo berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Kedua, prinsip pelibatan TNI juga harus didasarkan pada permintaan bantuan Pemerintah Filipina, sebagai bentuk penghormatan atas kedaulatan negara Filipina.

"Jika memang Pemerintah Filipina meminta bantuan ke TNI maka Presiden perlu membuat keputusan presiden untuk pengerahan kekuatan TNI ke Filipina," kata Al Araf kepada Kompas.com, Jumat (23/6/2017).

Meski demikian, Al Araf berpendapat bahwa untuk mengantisipasi pergeseran kekuatan ISIS dari Marawi ke Indonesia, jauh lebih penting jika pemerintah memperketat dan menjaga wilayah perbatasan.

Selain itu, kerja sama intelijen dengan Filipina perlu dioptimalkan guna mendeteksi dini, mencegah dan mengantisipasi masuknya teroris ke Indonesia.

(Baca: Fahri Hamzah Ingatkan TNI Tidak Gegabah Langsung Gempur ISIS di Marawi)

"Yang lebih penting presiden bisa perintahkan operasi intelijen di suriah untuk menangkap Bahrun Naim karena sepanjang krisis Suriah terus berlangsung dan teroris asal Indonesia di Suriah terus ada di bawah pimpinan Bahrun Naim, maka potensi kerawanan serangan teroris di indonesia akan terus terjadi," ujar dia.