Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN, PKB, dan Gerindra Kini Pertimbangkan Kirim Perwakilan ke Pansus Angket KPK

Kompas.com - 07/06/2017, 10:07 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga partai yang awalnya menolak hak angket KPK kini berubah pikiran.

Tiga partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerin

PKB, PAN, dan Gerindra mempertimbangkan mengirim perwakilan ke Panitia Khusus (Pansus) angket KPK.

Saat pengesahan hak angket KPK sebagai usulan DPR, Gerindra bahkan sempat walk out.

Kini, Gerindra telah menyiapkan empat nama untuk dikirim ke Pansus Angket. Empat orang itu merupakan anggota Komisi III DPR.

"Pak Desmond, saya, Pak Wenny Warouw sama Pak Supratman Andi Agtas," kata Anggota F-Gerindra, Muhammad Syafii, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Syafii mengatakan, Gerindra memiliki argumentasi mengapa sikapnya berubah.

Menurut dia, perubahan sikap ini wujud konsistensi dalam menghormati hukum.

Baca: Tak Kirim Perwakilan, Demokrat Tetap Awasi Pansus Angket KPK

Perbedaan pendapat sebelum keputusan diambil, menurut dia, adalah hal biasa.

Selain itu, mereka beralasan, adanya perwakilan di dalam Pansus Angket KPK memudahkan mereka untuk mengontrol agar tak ada pelemahan terhadap KPK.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah menyatakan, fraksinya mulai mempertimbangkan menempatkan anggotanya ke Pansus Angket KPK karena mendapat masukan dari internal fraksi.

"Memang banyak pandangan yang menyatakan bahwa kami tidak bisa lakukan banyak hal kalau di luar," ujar Ida.

Menurut Ida, PKB tak akan bisa mengontrol jalannya Pansus Angket KPK jika tidak mengirim perwakilan.

"Dulu kami berpikir kalau tak kirim anggota berarti tak akan jalan angketnya. Tapi toh tetap jalan. Banyak juga yang mengatakan konsistensi tetapi kalau tidak kirim apa yang bisa kami lakukan kalau di luar," kata dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com