Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Libur 1 Juni, Megawati Harap Masyarakat Lebih Memahami Pancasila

Kompas.com - 01/06/2017, 05:05 WIB
Bayu Galih

Penulis

JEJU, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengapresiasi penetapan 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Apalagi, ini pertama kalinya hari lahir Pancasila dirayakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dengan penetapan ini, Megawati berharap masyarakat Indonesia akan lebih memahami Pancasila. 

"Karena kita sudah mengalami sebuah dekade di mana Pancasila tidak disosialisasikan lebih benar kepada masyarakat Indonesia. Karena menurut saya cikal bakal Indonesia merdeka itu ya Pancasila," ujar Megawati di Jeju, Korea Selatan, Rabu (31/5/2017).

Megawati berada di Jeju untuk menghadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity yang digelar pada 31 Mei hingga 2 Juni 2017.

Dalam forum perdamaian itu, Megawati juga akan memperkenalkan Pancasila sebagai gagasan untuk perdamaian dunia.

Megawati melanjutkan, saat ini banyak yang memahami gagasan Pancasila sebagai rumusan pidato Presiden pertama RI Soekarno pada 1 Juni 1945. Soekarno saat itu berpidato di sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menjelang kemerdekaan.

"Tetapi yang sangat penting itu ketok palunya oleh Ketua BPUPKI  yang menyatakan bahwa Pancasila memang diterima secara aklamasi," ucap Megawati yang merupakan putri Soekarno.

"Hal seperti ini, sejarah kita, ini praktis tidak diajarkan kepada masyarakat terutama generasi muda kita," kata ketua umum PDI Perjuangan itu.

(Baca juga: Begini Cara Jokowi Kirim Pesan ke Penjuru Indonesia di Hari Lahir Pancasila)

Hari lahir Pancasila ditetapkan sebagai hari besar nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato pada peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, di Gedung Merdeka, Bandung, pada 1 Juni 2016.

Penetapan ini mulai berlaku 1 Juni 2017 atau mulai hari ini.

Kompas TV Menjaga Kebhinekaan Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com