KPU dan Bawaslu Wajib Rekrut Penyelenggara Pemilu yang Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menjaring calon penyelenggara pemilu di level provinsi hingga kabupaten/kota yang profesional dan netral.

Terlebih, KPU dan Bawaslu dalam waktu dekat sudah harus menyiapkan tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, sekaligus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota Legislatif 2019 mendatang.

"Kehadiran penyelenggara pemilu itu, akan memegang kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada Serentak dan Pemilu Nasional 2019 nanti," kata Veri di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

(Baca: Penyelenggara Pemilu Ad hoc Disarankan Diisi Kaum Muda)

Oleh karena itu, kata Veri, proses rekrutmen penyelenggara pemilu harus menjadi perhatian sangat serius, demi menghasilkan orang-orang yang mumpuni.

"Sosok penyelenggara yang profesional dan netral menjadi catatan penting. Hal itu berdasarkan pencermatan dan analisa terhadap putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang tahun 2016," kata dia.

Veri mengungkapkan, dari 136 permohonan yang masuk ke DKPP sebagai respon penyelenggaraan pilkada serentak 2015 lalu, yang berasal dari 264 daerah, dengan jumlah teradu 598 orang.

(Baca: JPPR: Belum Ada Jaminan Partai Akan Independen kalau Jadi Penyelenggara Pemilu)

Kata Veri, 158 orang terbukti tidak profesional dan 28 orang tidak netral serta 20 orangnya terlibat konflik internal.

"Khusus untuk soal profesionalitas yang paling banyak dilanggar oleh KPU Kabupaten/Kota sementara soal netralitas adalah Panwaslu," kata Veri.

Tak berbeda dengan putusan DKPP, kata Veri, dari analisa terhadap permohonan sengketa pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi juga sama. Masalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara juga menjadi faktor atau dalil yang banyak dimunculkan oleh para pihak.