Soal OTT oleh KPK, Menteri Desa Hormati Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut menanggapi kasus operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga diduga melibatkan anak buah Eko di Kemendes PDTT.

Eko mengatakan, dirinya masih menunggu keterangan resmi KPK terkait kasus ini.

"Kita hormati proses yang berlangsung di KPK. Saya menunggu keterangan resmi dari KPK," kata Eko, melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2017).

Ia mengatakan, jika ada perkembangan yang bisa disampaikan ke publik, pihaknya akan menggelar konfrensi pers. Namun, ia masih menunggu pernyataan resmi KPK.

"Kemungkinan begitu. Kecuali ada perkembangan baru yang informasinya bisa saya share ke publik," ujar Eko.

Dalam OTT yang berlangsung pada Jumat malam, KPK menangkap tujuh orang, termasuk pejabat BPK. Operasi tangkap tangan disebut terkait pemberian predikat WTP.

(Baca: Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP)

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

OTT KPK ini diduga tidak hanya melibatkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangkapan tersebut diduga juga melibatkan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Sebelumnya, Eko mengaku belum mendapat penjelasan secara rinci mengenai OTT tersebut. Dia hanya mengaku mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi," ujar Eko saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat malam.

(Baca: Terkait OTT, KPK Segel Ruangan di Kementerian Desa dan PDTT)