Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Panglima TNI yang Tak Bisa Tidur karena Perintah Presiden

Kompas.com - 26/05/2017, 17:25 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam kasus pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 dalam konferensi pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Sebelum mengumumkan nama-nama tersangka, mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut lebih dulu menceritakan awal mula terjadinya polemik pembelian helikopter buatan Italia tersebut.

Gatot bercerita tentang kepanikannya karena ditanya Presiden Joko Widodo terkait kedatangan heli AW 101 di Halim Perdanakusuma.

(Baca: KPK-TNI Tengah Usut Pembelian Helikopter AgustaWestland)

"Bahwa kasus pembelian ini sudah jadi trending topic, kemudian saya dipanggil Presiden, dan Presiden menanyakan kenapa ini, bagaimana ceritanya," kata Gatot.

Menurut Gatot, dalam rapat terbatas, Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara memberi arahan agar pembelian heli tidak dilakukan, karena kondisi ekonomi yang belum benar-benar normal. Pembelian dapat dilakukan apabila kondisi perekonomian kembali normal.

Selanjutnya, menurut Gatot, dalam rapat terbatas pada 23 Februari 2016, Jokowi memberi arahan agar kementerian dan lembaga menggunakan hanya produk dalam negeri.

Namun, pada 29 Juli 2016, dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama antara TNI Angkatan Udara dan PT Diratama Jaya Mandiri tentang pengadaan AW 101.

Menindaklanjuti hal itu, Gatot pada 14 September 2016 mengirimkan surat kepada Kepala Staf TNI AU perihal pembatalan pengadaan AW 101.

"Setelah itu, Presiden tanya pada saya, kira-kira kerugian negaranya berapa, saya bilang kira-kira Rp 150 miliar. Tapi Presiden bilang lebih dari Rp 200 miliar, ini kan malu saya, Presiden lebih tahu," kata Gatot.

Setelah itu, Jokowi memerintahkan agar Panglima TNI terus mengusut kasus pembelian tersebut.

Gatot kemudian berjanji kepada Presiden untuk membentuk tim investigasi, dan memberi tanggung jawab kepada Marsekal Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Kepala Staf TNI AU.

(Baca: Panglima TNI Umumkan 3 Tersangka Kasus Pembelian Heli AgustaWestland)

Menurut Gatot, setelah pertemuan dengan Jokowi, ia pun berusaha secepat mungkin untuk menuntaskan kasus pembelian AW 101. Gatot mengaku menekan anak buahnya, termasuk Komandan POM TNI untuk segera menghitung kerugian negara dan mencari pelaku.

"Bukannya TNI lebih cepat dari KPK, tapi kami minta limit sama KPK. Karena kami diperintah Presiden, enggak bisa tidur saya," kata Gatot.

Kompas TV Helikopter AW-101 menuai polemik karena sudah dibatalkan pesanannya telah berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Helikopter Aw-101 buatan Inggris tetap dikirim dan kini berada di hanggar skadron teknik 021. Helikopter senilai 55 juta Dollar Amerika Serikat kini diberi garis polisi karena masih dalam proses investigasi. Investigasi yang dibentuk panglima TNI dan internal TNI AU kini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan dan mekanisme pengadaannya. Sebelumnya, pemesanan helikopter ini telah dibatalkan oleh panglima TNI dan sempat ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Helikopter AW-101 menuai polemik karena sudah dibatalkan pesanannya telah berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Helikopter Aw-101 buatan Inggris tetap dikirim dan kini berada di hanggar skadron teknik 021. Helikopter senilai 55 juta Dollar Amerika Serikat kini diberi garis polisi karena masih dalam proses investigasi. Investigasi yang dibentuk panglima TNI dan internal TNI AU kini diarahkan untuk mengetahui sejauh mana proses perencanaan dan mekanisme pengadaannya. Sebelumnya, pemesanan helikopter ini telah dibatalkan oleh panglima TNI dan sempat ditolak oleh Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com