Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur

Kompas.com - 26/05/2017, 10:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah isu pecah kongsi antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Isu ini menyusul perbedaan pandangan politik antara Jokowi dan Kalla dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Kami dalam rapat-rapat di Istana kemudian makan siang bersama itu hampir setiap hari. Lalu apa lagi yang mau ditanyakan," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Jokowi pun sempat berkelakar ketika ditanya dirinya dan Wapres Kalla kerap 'jalan sendiri-sendiri' dalam hal menjalankan roda pemerintahan.

(Baca: Kalla Yakinkan Publik Hubungannya dengan Jokowi Baik-baik Saja)

"Ya jalan sendiri-sendiri kalau pas Pak Wapres jalan ke London ya sendiri. Saya ke Papua juga sendiri. Memang jalan berdua itu enggak boleh. Rakyat harus tahu," ujar dia sembari tertawa.

Jokowi mengakui memang ada perbedaan pandangan politik antara dirinya dengan Kalla dalam hal Pilkada DKI Jakarta.

Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun.

Sementara, Kalla memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Meski diakui berbeda pandangan, lanjut Jokowi, tidak lantas ia dan Wapres Kalla pecah kongsi.

Perbedaan pandangan politik itu merupakan hal wajar dan sejauh ini dapat dikelola dengan produktif.

(Baca: Kalla: Saya Tidak Tahu Pilihan Bapak Presiden)

"Pilihan politik kan boleh-boleh saja berbeda. Tapi dalam keseharian kan bisa lihat sendiri saya dengan Pak Wapres, tiap hari ketemu. Tiap hari diskusi. Kadang makan siang bersama. Ya biasa-biasa sajalah," ujar Jokowi.

Menghabiskan Energi

Namun, ada waktu di mana Jokowi merasa isu pecah kongsi itu menjadi penting dan harus segera diklarifikasi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com