Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Pembangunan Infrastruktur Jadi Perdebatan di Masyarakat

Kompas.com - 23/05/2017, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengeluhkan adanya sejumlah proyek pemerintah pusat yang terhambat karena mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Padahal, menurut Jokowi, proyek infrastruktur serupa di berbagai negara selalu berjalan mulus karena tidak mendapat pertentangan dari warganya.

"Kita ini mau bangun jalan tol ribut masalah lahan, ramai masalah pembebasan lahan, bolak balik ramai, stop enggak berjalan karena masalah ini," kata Jokowi saat penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2016, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/5/2017).

Pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jokowi mengatakan, harusnya prestasi yang diraih oleh pemerintah ini menjadi momentum positif bagi semua pihak.

 

(Baca: Pemerintah Bangun Infrastruktur untuk Siapa?)

Apalagi, pemerintah juga sebelumnya mendapat status investment grade atau layak investasi dari lembaga pemeringkatan dunia Standard and Poors (S&P). Ia menyayangkan jika upaya pemerintah membangun infrastruktur tidak didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

"Kita mau membangun kereta api cepat (Jakarta-Bandung) jarak hanya 148 kilometer saja, sampai sekarang belum mulai, ributnya sudah 2 tahun," sesal Jokowi.

Padahal, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan dan transportasi massal akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat bisa terhindar dari kemacetan yang bisa menimbulkan kerugian Rp 27 triliun setiap tahunnya.

"Wong negara lain sudah bangun dan itu bermanfaat, kok masih kita debatkan itu apanya?" ucap Jokowi.

 

(Baca: S&P Beri Peringkat "Investment Grade" untuk Indonesia)

Padahal, lanjut Jokowi, pada tahun 1977, jalan tol Jagorawi sepanjang 50 Kilometer menjadi contoh bagi negara-negara lain seperti China dan Malaysia. Namun, negara-negara yang awalnya mencontoh Indonesia itu kini justru lebih maju dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Hampir 40 tahun kita hanya bisa membangun jalan tol 780 km. Negara-negara tadi yang melihat kita, China contoh, sudah 280.000 km. Supaya bapak ibu dan saudara-saudara tahu dan bisa membandingkan berapa jauh kita sudah ditinggal," ucap Jokowi.

Kompas TV Infrastruktur Desa Masih Belum Layak

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

Nasional
Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com