Tanda Tangani Penunjukan Langsung, Siti Fadilah Mengaku Hanya Ikuti Bawahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, mengaku menandatangani surat rekomendasi penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Namun, Siti beralasan bahwa ia hanya melanjutkan apa yang telah dilakukan bawahannya.

Hal itu dikatakan Siti saat memberikan keterangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (19/5/2017).

"Itu tanda tangan dalam birokrasi, harus ada paraf Sekjen. Kalau saya tidak tanda tangan, saya namanya menghambat birokrasi," ujar Siti, kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Siti beralasan, ia tidak membaca isi surat rekomendasi yang dibawa oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

Baca: Kepada Hakim, Siti Fadilah Cerita Pengalaman Bertugas Saat Tsunami Aceh

Menurut Siti, keputusannya menandatangani karena surat tersebut telah diparaf oleh Sekjen dan melalui kajian Biro Keuangan Kemenkes.

Dalam surat dakwaan, Siti meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa.

Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun selaku Ketua Sutrisno Bachir Foundation.

Nuki merupakan adik ipar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Sutrisno Bachir.

Selanjutnya, Ari dan Nuki menghubungi Asrul Sani, selaku Manager Pemasaran PT Indofarma, dan membicaraan keikutsertaan mereka dalam proyek pengadaan alkes di Departemen Kesehatan.

Selain itu, Nuki juga menghubungi Direktur Utama PT Mitra Medidua, Andi Krisnamurti, untuk menjadi suplier alkes bagi PT Indofarma.

Kemudian, Nuki, Ary dan Asrul menemui Mulya A Hasjmy dan menyampaikan bahwa Siti telah setuju untuk menunjuk langsung PT Indofarma selaku rekanan.

Siti juga memberitahu secara langsung kepada Mulya bahwa penunjukan langsung itu atas keputusannya sendiri.

Siti mengatakan kepada Mulya bahwa Nuki adalah adik dari petinggi PAN, sehingga PT Indofarma harus dibantu.

Atas arahan tersebut, Mulya kemudian menindaklanjuti proses administrasi untuk penunjukan langsung.

Tanpa mempertimbangkan Kepres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Siti menandatangani surat yang ditujukan kepada Kepala PPMK tanggal 22 November 2005, perihal Rekomendasi Penunjukan Langsung Alkes Guna Antisipasi KLB Masalah Kesehatan Akibat Bencana.

"Rekomendasi saya kan umum, bahwa mekanisme penunjukan langsung bisa dipertimbangkan sesuai aturan. Itu pun sesuai kajian bawahan saya," kata Siti.