Kinerja Buruk, Aktivis Minta Komnas HAM Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aliansi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Komnas HAM membuat catatan evaluasi terhadap Komnas HAM. Hasil evaluasinya, kinerja Komnas HAM dinilai masih buruk.

Koalisi itu merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lebaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan sejumlah organisasi lainnya.

Koalisi tersebut melakukan evaluasi terhadap Komnas HAM pada periode 2012-2017. Komnas HAM dinilai belum menunjukan kinerja baik, yang terindikasi dari penyelesaian beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas sampai pada persoalan di internal Komnas HAM.

Ketua YLBHI, Asfinawati mengatakan, sejak memasuki era reformasi, dalam melakukan penyelidikan dan menghentikan pelanggaran HAM seperti mandat awal lembaga itu dibentuk tahun 1993, justru Komnas HAM mengalami penurunan.

"Dalam perjalanan reformasi dari 1998 hingga saat ini kami menemukan nyaris tidak ada perkembangan berarti dari mandat tersebut," kata Asfinawati dalam jumpa pers di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Sejumlah kasus penyelidikan pelanggaran HAM ada yang tidak tuntas, seperti penyelidikan kasus Paniai berdarah 2014 yang melibatkan TNI Polri, kasuh Aceh, kasus Wasior Wamena, kasus vaksin palsu, dan kasus lainnya.

"Sejumlah penanganan dan penyelidikan kasus pro justisia gagal," ujar Asfinawati.

Tak hanya lambat mengusut kasus, Komnas HAM juga didera persoalan internal. Koalisi itu menyoroti persoalan internal di tubuh Komnas HAM, seperti masa jabatan pimpinan yang setahun sekali berganti, dari sebelumnya dua tahun enam bulan. Ada kesan jabatan pimpinan jadi perebutan. Hal itu yang dianggap bisa mengganggu kinerja pengusutan kasus karena Komnas HAM menjadi lebih sibuk dengan urusan internal.

Ada juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kejanggalan terhadap laporan keuangan Komnas HAM tahun 2015.

"Kami dengar ada penyelewengan uang di internal," ujar Asfinawati.

Karena itu, dia menilai perlu ada evaluasi terhadap kinerja Komnas HAM.

"Perlu evaluasi atas kinerja anggota Komnas HAM saat ini," ujar Asfinawati.

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan Walhi, Khalisah Khalid, juga punya pandangan sama tentang kinerja Komnas HAM. Khalisah menyebut, berbagai laporan pelanggaran HAM di sektor agraria banyak yang mandek di Komnas HAM.

Data di Komnas HAM, lanjut Khalisah, konflik sengketa agraria paling banyak dilaporkan melibatkan polisi. Posisi kedua melibatkan korporasi.

Kepala Divisi Kontras, Feri Kusuma menyatakan, komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 gagal menjalankan tugas.

"Secara umum kami bisa bilang periode ini gagal dalam melaksanakan tugas dan mandat dalam menjalankan tugas HAM," ujar Feri.