Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna: Kejadian di Rutan Pekanbaru Sungguh Membuat Saya Malu

Kompas.com - 08/05/2017, 19:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan terjadinya sejumlah praktik kotor di rumah tahanan Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

Dampak dari praktik kotor tersebut, sebanyak 448 narapidana dan tahanan kabur. Mereka diduga tidak mendapat perlakuan yang manusiawi.

Kerusuhan ini juga diduga pecah karena kelebihan kapasitas rutan tersebut. 

"Kejadian di Pekanbaru yang jadi trending topic sungguh membuat saya jadi malu," ujar Yasonna dalam konferensi pers di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (8/5/2017).

(Baca: Ratusan Napi di Pekanbaru Kabur, Kepala Kanwil dan Kadiv Pemasyarakatan Riau Dicopot)

Yasonna mengatakan, masih banyak pungutan liar oleh petugas rutan yang tak terdeteksi selama ini.

Padahal, Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan, tiada ampun bagi pelaku pungli. Yasonna kemudian mengingatkan slogan Kemenkumham, yakni "Kami PASTI", yang merupakan akronim dari "Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif".

Namun, ia menganggap beberapa bawahannya menganggap kalimat tersebut sekadar slogan.

"Kalalu pimpinan bersinergi pasti kejadian seperti ini tidak terjadi. Koordinasi over capacity, kurang staf, harus melalui kebijakan mumpuni dan pengawasan teratur dari bawahannya," kata Yasonna.

(Baca: Ini Beberapa Bandar Besar Narkoba yang Kabur dari Rutan Pekanbaru)

Yasonna mengatakan, ia mengetahui langsung dari masyarakat sekitar, penghuni rutan, dan keluarga napi mengenai apa yang terjadi di dalam.

Sebagian besar mengatakan bahwa para tahanan tidak diperlakukan dengan layak dan manusiawi. Banyak dari mereka menerima kekerasan dari petugas.

"Benar mereka orang terhukum. Tapi dengan pola penahanan sepertu itu, bukan hanya terhukum, tapi terjadi perubahan sistematik yang bertentangan dengan prinsip hukum," kata Yasonna.

Maka ia tak heran jika narapidana memilih kabur karena merasa tersiksa di dalam. Oleh karena itu, Yasonna menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang bertanggungjawab atas kaburnya ratusan narapidana.

(Baca: 155 Tahanan Masih Buron, Warga Pekanbaru Aktifkan Siskamling)

Ia mencabut status Pegawai Negeri Sipil terhadap Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk.

Ia juga mencopot jabatan Kepala Rutan dan Kepala Pengamanan Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk.

Selain itu, ada enam petugas rutan lain yang diturunkan pangkatnya setingkat selama tiga tahun.

Kompas TV Menkumham juga menindak petugas rutan yang melakukan pemerasan terhadap napi, termasuk mencopot kepala rutan setempat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com