JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggelar peringatan Tragedi Mei 1998, Senin, (8/5/2017).
Peringatan tersebut digelar di tempat pemakaman massal korban Tragedi Mei 1998, yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Hadir dalam peringatan tragedi yang kini berusia 19 tahun itu antara lain Presiden ketiga RI Bacharuddin Jusuf Habibie, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, Gubernur Gorontalo terpilih Rusli Habibie, serta keluarga korban.
Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan bahwa peringatan Tragedi Mei 1998 bukanlah sekedar ritual tahunan biasa. Menurut dia, peringatan ini adalah bentuk dukungan terhadap proses pemulihan korban.
"Jadi ritual ini bukan hanya untuk mengingatkan akan tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi. Tapi, ini juga untuk memperkuat rekonsiliasi antarkomunitas yang menjadi korban tragedi tersebut," kata Azriana.
Azriana pun mengingatkan, kondisi Indonesia saat ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ketika itu, kata dia, sentimen etnis dimainkan dan imbasnya perpecahan akan warga bangsa terjadi.
"Yang jadi korban bukan hanya satu etnis, tapi juga masyarakat lainnya," ucap dia.
Azriana mengungkapkan, para keluarga korban terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Sebab, tewasnya korban telah meninggalkan duka yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga yang ditinggalkan.
"Karena itu kami memandang penting untuk mendesak untuk mengingatkan pemerintah agar menuntaskan penyelesaian kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan yang sama berulang," kata dia.
Ia juga berujar, tiap tahun peringatan Tragedi Mei 1998 berlangsung di tanggal 14 atau 15 Mei. Namun, peringatan tahun ini diadakan lebih awal.
"Karena acara hari ini adalah penanda akan dimulainya rangkaian kegiatan peringatan tragedi Mei 1998 tahun ini oleh komunitas korban, dan sejumlah organisasi pendukung," kata dia.
(Baca juga: Cara Komnas Perempuan agar Masyarakat Tak Lupakan Tragedi Mei 1998)
Adapun tema tahun ini adalah "Mewujudkan Pemerintahan yang Ingat, Hormat dan Adil pada Sejarah". Tema itu untuk mendukung upaya memorialisasi yang telah digagas oleh masyarakat sipil dan komunitas korban.
"Kami berharap pada Presiden Joko Widodo bahwa inisiatif tersebut dapat dikembangkan menjadi bagian menjadi inisiatif nasional. Guna menyelesaikan kasus Tragedi Mei 1998 atau kasus pelanggaran HAM lainnya di Indonesia," ucap dia.