Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Ingin Fasilitasi Dialog Menteri Susi dan Nelayan

Kompas.com - 03/05/2017, 11:37 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafiz Abbas mendorong persoalan antara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan nelayan akibat kebijakan pemerintah diselesaikan dengan dialog.

Komnas HAM bersedia memediasi dialog tersebut.

Menurut Hafiz, sejumlah nelayan memang pernah mengadukan kebijakan Menteri Susi ke Komnas HAM.

Hazif menilai, penyelesaian persoalaan tersebut tidak perlu sampai menimbulkan konflik.

"Sebenarnya bagi saya perlu ada dialog saja, janganlah ribut supaya bisa menemukan suatu solusi untuk nelayan. Komnas HAM siap memfasilitasi atau memediasi," kata Hazif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/5/2017).

(baca: Jokowi Minta Susi Percepat Distribusi Alat Pengganti Cantrang)

Hafiz mengatakan, nelayan merasa aturan yang dikeluarkan Menteri Susi membatasi ruang gerak nelayan dalam mencari nafkah di laut.

Di satu sisi, Menteri Susi ingin menjaga kekayaan hasil laut agar bisa diwariskan ke generasi mendatang.

"Tetapi sebenarnya nelayan ini bermaksud meminta kelonggaran sedikit dalam mencari rezekinya di laut. Bukan untuk kaya raya. Cukup bisa makan, bayar listrik, ganti bahan bakar. Dan mereka tidak gunakan teknologi canggih (untuk menangkap)," ujar Hafiz.

(baca: Saat Menteri Susi Bacakan Satu Per Satu SMS dari Nelayan)

Jika mengeluarkan peraturan, seperti pembatasan ukuran dalam menangkap lobster, Hafiz menilai, Kementerian Kelautan dan Perikanan mesti mendidik nelayan terlebih dahulu.

Menurut dia, kebijakan tersebut bagus, tetapi pada nelayan modern. Hafiz melihat, nelayan di Tanah Air masih banyak yang tradisional sehingga perlu komunikasi untuk mendidik.

"Ibu Susi mau pakai logika begitu bagus ya, pada masyarakat yang sudah maju. Kita kan menjadi sebuah bangsa mencerdaskan kehidupan mereka. Jadi setiap hari kita juga berjiwa besar mendidik tapi jangan patah komunikasinya," ujar Hafiz.

Sebelumnya, sejumlah nelayan dari berbagai daerah mendatangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengeluh dan mengadukan kebijakan Menteri Susi.

(baca: Nelayan Keluhkan Kebijakan Menteri Susi ke Muhaimin Iskandar)

Halaman:


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com